MENU TUTUP

IPW sebut penunjukan Badrodin bisa redakan konflik di tubuh Polri

Selasa, 07 April 2015 | 23:40:39 WIB
IPW sebut penunjukan Badrodin bisa redakan konflik di tubuh Polri
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, mengakui saat ini adalah sejarah terburuk bagi kepolisian Indonesia. Karena dalam tiga bulan terjadi kekosongan kepemimpinan, karena adanya polemik pengangkatan calon Kapolri yang berlarut-larut.
 
"Ini juga terjadi karena ketidaktegasan Presiden Jokowi. Karena penunjukan Kapolri adalah hak prerogatif presiden," kata Neta dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (7/4).
 
Namun, Neta berpendapat jika untuk menyelamatkan institusi Polri, maka harus terjadi kompromi antara pemerintah, parlemen dan Polri untuk menunjuk Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai Kapolri. 
 
Menurutnya, saat ini seluruh Jenderal Polisi pun sudah berbesar hati untuk memberikan kepemimpinan kepada Badrodin Haiti, karena Polri sangat membutuhkan pemimpin definitif saat ini juga.
 
"Sudah hampir definitif Haiti akan jadi kapolri. Maka keputusan Presiden Jokowi mencalonkan Haiti merupakan keputusan yang bijak untuk menyelamatkan institusi Polri. Kita dukung. Biarkan dia menjadi Kapolri. Apabila nanti tidak becus, ramai-ramai kita jatuhkan," ujarnya.
 
"Hal ini adalah satu solusi, supaya konflik di internal mereda. Haiti adalah satu-satunya jenderal yang empat kali jadi Kapolda. Jadi jika pilihannya ke Haiti, maka ini bisa menjadi pengalaman baik," pungkasnya.
Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Dugaan Pengalihan 723 Hektare Lahan Warga di Kampar, Kades Disebut Terlibat

2

Diduga Bermain di Balik Layar, Dugaan Orkestrasi Politik Bupati Pelalawan

3

Kontraktor Kampar Akhirnya Terima Pembayaran, Ekonomi Bangkinang Bergairah: Ada yang Langsung Lunasi Utang, Ada yang Belanja Perabot Rumah Tangga

4

Purbaya Ungkap Modus Manipulasi Ekspor Sawit, 200 Pelaku Usaha Dipanggil

5

Angkatan IV Pengurus Kopdes Merah Putih di Kampar Ikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas

6

Pemprov Riau Akan Selidiki Kebijakan PT Trada Merumahkan 18 Karyawan, SF Hariyanto Minta Inspektorat Turun Periksa Tata Haira

7

KADIS KOPERASI KAMPAR DIDUGA TERLIBAT SUAP DI BAWAH MEJA PULUHAN JUTA

8

DLHK Riau Disebut Abai, Perusahaan Diduga Beroperasi Tanpa Amdal

9

Semua Berkas Diangkut, Termasuk Data Pokir DPRD Riau: KPK Fokus Proses Anggaran Proyek Era Abdul Wahid