MENU TUTUP

Demokrat Tolak Usulan Kenaikan Ambang Batas Parlemen

Selasa, 10 Maret 2020 | 13:53:07 WIB
Demokrat Tolak Usulan Kenaikan Ambang Batas Parlemen

GENTAONLINE.COM -- Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menanggapi usulan kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang disampaikan Partai Golkar dan Partai Nasdem menjadi tujuh persen. Syarief menegaskan, Partai Demokrat menolak usulan tersebut. "Oh, nggak usah lah, nggak usah, tidak setuju lah," kata Syarief di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/3).

 

Syarief menjelaskan, ambang batas parlemen sebesar empat persen dirasa sudah cukup. Demokrat ingin agar ambang batas parlemen tetap seperti yang berlaku saat ini, yaitu empat persen. "Sementara ini, Partai Demokrat menilai empat persen cukup bagus," tutur wakil ketua MPR tersebut. Sebelumnya, ketua umum dan sejumlah petinggi Partai Nasdem dan Partai Golkar bertemu di Kantor DPP Partai Golkar. Dalam pertemuan tersebut, keduanya sepakat ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dinaikkan menjadi tujuh persen.

 

"Ada usulan dari Pak Surya Paloh bahwa parliamentary threshold tujuh persen," kata Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartato usai menggelar pertemuan tertutup, Senin (9/3). (rep)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Kades Muara Uwai Diduga Selewengkan Dana Desa dan Jual Tanah Kas Desa

2

Gejolak di Kampar Tokoh Adat Marah, Sekda Dinilai Arogan dan Lecehkan Ninik Mamak

3

FEIS UIN Suska Riau Rayakan Milad ke-20, Dema Sukses Gelar ECOS Fest Penuh Semangat

4

Irwan Saputra Diduga Gelapkan Dana KUR BNI, Kabur ke Malaysia — Publik Desak Penegak Hukum Bergerak, Tagih Janji Presiden Prabowo

5

DPRD Siak Desak Polsek Kandis Tangkap Pimpinan Koperasi Makmur Mandiri Diduga Tipu Ratusan Juta

6

Eks Ketua DPRD Kuansing Muslim Ditahan, Minta Anggota Banggar Lain Ikut Diproses

7

Proyek Turap di Jalan Lintas Bangkinang–Pekanbaru Diduga Siluman, Masyarakat Desak Pemerintah Usut

8

Warga Gunung Mulya Desak Kejati Riau Panggil PT Adi Mulya Agrolestari yang Diduga Tak Bayar Hak Warga

9

Aksi Berdarah di Depan Kanwil BPN Riau, Massa Desak Presiden Prabowo Copot Pejabat dan Usut Mafia Tanah