MENU TUTUP

Demokrat Tolak Usulan Kenaikan Ambang Batas Parlemen

Selasa, 10 Maret 2020 | 13:53:07 WIB
Demokrat Tolak Usulan Kenaikan Ambang Batas Parlemen

GENTAONLINE.COM -- Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menanggapi usulan kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang disampaikan Partai Golkar dan Partai Nasdem menjadi tujuh persen. Syarief menegaskan, Partai Demokrat menolak usulan tersebut. "Oh, nggak usah lah, nggak usah, tidak setuju lah," kata Syarief di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/3).

 

Syarief menjelaskan, ambang batas parlemen sebesar empat persen dirasa sudah cukup. Demokrat ingin agar ambang batas parlemen tetap seperti yang berlaku saat ini, yaitu empat persen. "Sementara ini, Partai Demokrat menilai empat persen cukup bagus," tutur wakil ketua MPR tersebut. Sebelumnya, ketua umum dan sejumlah petinggi Partai Nasdem dan Partai Golkar bertemu di Kantor DPP Partai Golkar. Dalam pertemuan tersebut, keduanya sepakat ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dinaikkan menjadi tujuh persen.

 

"Ada usulan dari Pak Surya Paloh bahwa parliamentary threshold tujuh persen," kata Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartato usai menggelar pertemuan tertutup, Senin (9/3). (rep)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Dugaan Pengalihan 723 Hektare Lahan Warga di Kampar, Kades Disebut Terlibat

2

Diduga Bermain di Balik Layar, Dugaan Orkestrasi Politik Bupati Pelalawan

3

Kontraktor Kampar Akhirnya Terima Pembayaran, Ekonomi Bangkinang Bergairah: Ada yang Langsung Lunasi Utang, Ada yang Belanja Perabot Rumah Tangga

4

Purbaya Ungkap Modus Manipulasi Ekspor Sawit, 200 Pelaku Usaha Dipanggil

5

Angkatan IV Pengurus Kopdes Merah Putih di Kampar Ikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas

6

Pemprov Riau Akan Selidiki Kebijakan PT Trada Merumahkan 18 Karyawan, SF Hariyanto Minta Inspektorat Turun Periksa Tata Haira

7

KADIS KOPERASI KAMPAR DIDUGA TERLIBAT SUAP DI BAWAH MEJA PULUHAN JUTA

8

DLHK Riau Disebut Abai, Perusahaan Diduga Beroperasi Tanpa Amdal

9

Semua Berkas Diangkut, Termasuk Data Pokir DPRD Riau: KPK Fokus Proses Anggaran Proyek Era Abdul Wahid