MENU TUTUP

Sebelum PSBB, DPRD Riau Minta Pemprov dan Kabupaten Satukan Persepsi

Kamis, 14 Mei 2020 | 09:34:44 WIB
Sebelum PSBB, DPRD Riau Minta Pemprov dan Kabupaten Satukan Persepsi

GENTAONLINE.COM - Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto meminta Pemprov Riau dan Pemkab yang akan menggelar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menyatukan persepsi sebelum dilakukan PSBB tingkat provinsi.

 

Setelah Pekanbaru kini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sudah menyetujui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk kabupaten Kampar, Pelalawan, Siak, Bengkalis dan Kota Dumai.

 

"Satukan persepsi, apa yang harus disiapkan dalam aturan PSBB. Kemudian porsi APBD kabupaten dan APBD Provinsi, dimana letak kewenangan kabupaten dan provinsi. Jadi harus disatukan. Masyarakat nantinya tinggal mengikuti, tak bingung lagi," kata Hardianto, Rabu (13/5/2020).

 

Hal yang tak kalah pentingnya lagi, kata politisi Gerindra ini adalah penyiapan sosial safetynet atau jaringan pengamanan sosial ke masyarakat terdampak. 

 

"Dan kalau bisa harus meniru Jakarta, jaringan pengamanan sosialnya diberikan satu hari sebelum diberlakukan PSBB, jadi masyarakat tak teriak-teriak lagi," tukasnya.(ckc)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Dugaan Pengalihan 723 Hektare Lahan Warga di Kampar, Kades Disebut Terlibat

2

Diduga Bermain di Balik Layar, Dugaan Orkestrasi Politik Bupati Pelalawan

3

Kontraktor Kampar Akhirnya Terima Pembayaran, Ekonomi Bangkinang Bergairah: Ada yang Langsung Lunasi Utang, Ada yang Belanja Perabot Rumah Tangga

4

Purbaya Ungkap Modus Manipulasi Ekspor Sawit, 200 Pelaku Usaha Dipanggil

5

Angkatan IV Pengurus Kopdes Merah Putih di Kampar Ikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas

6

Pemprov Riau Akan Selidiki Kebijakan PT Trada Merumahkan 18 Karyawan, SF Hariyanto Minta Inspektorat Turun Periksa Tata Haira

7

KADIS KOPERASI KAMPAR DIDUGA TERLIBAT SUAP DI BAWAH MEJA PULUHAN JUTA

8

DLHK Riau Disebut Abai, Perusahaan Diduga Beroperasi Tanpa Amdal

9

Semua Berkas Diangkut, Termasuk Data Pokir DPRD Riau: KPK Fokus Proses Anggaran Proyek Era Abdul Wahid