MENU TUTUP

ORI: Ada 397 Komisaris BUMN Rangkap Jabatan

Senin, 29 Juni 2020 | 08:43:11 WIB
ORI: Ada 397 Komisaris BUMN Rangkap Jabatan nggota Ombudsman RI A.Alamsyah Saragih (foto rep)

GENTAONLINE.COM -- Sebanyak 397 Komisaris di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merangkap jabatan pada 2019. Temuan tersebut dipaparkan Ombudsman Republik Indonesia dalam kajiannya. "Ada kira-kira 397 di BUMN dan 167 di anak perusahaan Komisaris yang terindikasi rangkap jabatan," kata Anggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragih di Jakarta, Ahad (28/6). 

 

Indikasi rangkap jabatan tersebut berpotensi merugikan negara, karena akan ada konflik kepentingan. Selain itu, lanjutnya, terdapat 142 BUMN yang bergerak di berbagai sektor. Namun, hanya 15 BUMN yang menyumbangkan kontribusinya kepada negara. Artinya, hanya sekitar 76 persen pendapatan sebesar Rp 210 triliun pada tahun 2019.

 

“Komisaris yang rangkap jabatan otomatis double penghasilan, dan Komisaris yang ditempatkan di BUMN tidak memberikan pendapatan yang signifikan bahkan merugi,” ujarnya. Dia menambahkan, para komisaris yang terindikasi rangkap jabatan itu berasal dari berbagai sektor, mulai dari aparatur sipil negara (ASN), TNI/Polri, akademisi, hingga simpatisan partai politik. (rep)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Dugaan Pengalihan 723 Hektare Lahan Warga di Kampar, Kades Disebut Terlibat

2

Diduga Bermain di Balik Layar, Dugaan Orkestrasi Politik Bupati Pelalawan

3

Kontraktor Kampar Akhirnya Terima Pembayaran, Ekonomi Bangkinang Bergairah: Ada yang Langsung Lunasi Utang, Ada yang Belanja Perabot Rumah Tangga

4

Purbaya Ungkap Modus Manipulasi Ekspor Sawit, 200 Pelaku Usaha Dipanggil

5

Angkatan IV Pengurus Kopdes Merah Putih di Kampar Ikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas

6

Pemprov Riau Akan Selidiki Kebijakan PT Trada Merumahkan 18 Karyawan, SF Hariyanto Minta Inspektorat Turun Periksa Tata Haira

7

KADIS KOPERASI KAMPAR DIDUGA TERLIBAT SUAP DI BAWAH MEJA PULUHAN JUTA

8

DLHK Riau Disebut Abai, Perusahaan Diduga Beroperasi Tanpa Amdal

9

Semua Berkas Diangkut, Termasuk Data Pokir DPRD Riau: KPK Fokus Proses Anggaran Proyek Era Abdul Wahid