MENU TUTUP

Erick Ungkap Alasan Banyak Korupsi di BUMN

Jumat, 03 Juli 2020 | 10:27:11 WIB
Erick Ungkap Alasan Banyak Korupsi di BUMN

GENTAONLINE.COM -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkap alasan terjadinya cukup banyak kasus korupsi di BUMN. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan, kata Erick, tugas BUMN yang tidak fokus turut andil dalam mendorong terjadinya kasus korupsi.

Tanpa bermaksud mendeskriditkan menteri-menteri BUMN sebelumnya, Erick menyebut BUMN-BUMN selama ini memegang peranan untuk dapat memenuhi nilai ekonomi dan pelayanan publik. Persoalannya, kata Erick, tidak ada garis merah yang jelas sehingga acapkali para direksi mencampuradukkan antara penugasan dan proses bisnis yang benar.

"Karena itu terjadi banyak sekali kasus korupsi, beberapa tahun ini saja sudah 53 kasus korupsi di BUMN," ujar Erick dalam diskusi virtual yang diselenggarakan Kingdom Business Community pada Kamis (2/7) malam.

Oleh karena itu, Erick mulai melakukan transformasi dengan menerapkan klasifikasi BUMN. Erick menjelaskan klasifikasi dibagi dalam beberapa kategori, mulai dari BUMN yang fokus prioritasnya pada aspek ekonomi, BUMN yang fokus pada aspek pelayanan publik, BUMN yang fokus pada kedua aspek tersebut, dan BUMN yang tidak mendapatkan keuntungan secara ekonomi namun juga tidak memberikan pelayanan publik. Tipe BUMN terakhir masuk dalam kategori BUMN yang akan dilikuidasi atau merger. Erick tak ingin negara terus menerus memberikan proteksi kepada BUMN tersebut.

"Kita ingin BUMN berbisnis harus sehat dan ada juga yang memang pelayanan publik. Makanya nggak segan-segan kita terus tutup, gabungkan, atau bentuk mitra strategis," kata Erick.

Erick menyebut upaya transformasi perampingan jumlah BUMN akan terus dilakukan. Erick menyebut saat ini hanya ada 107 BUMN dari sebelumnya yang mencapai sebanyak 142 BUMN. Erick menargetkan jumlah ini terus mengecil hingga tersisa 70 BUMN sampai 80 BUMN ke depan. (rep)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

FAJI Riau Ingatkan Iskandar Hoesin Jangan Halalkan Segala Cara

2

Aktivitas Galian C di Sungai Jalau Diprotes, 250 Warga Kampar Utara Desak Penutupan

3

Penetapan Pimpinan PT SPRH Dinilai Cacat Prosedur, HMI Badko Riau-Kepri Wanti-wanti BUMD Jadi 'ATM'

4

Pajak Sawit Rp1.700 per Batang Berpotensi Rp2 Triliun, KOPARI Usul Tarif Digandakan Jadi Rp4 Triliun

5

Silaturahmi dan Konsolidasi Pimpinan Fakultas dan Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau

6

Aktivis Desak KPK Usut Dugaan Fee 5 Persen Tunda Bayar di Pemko Pekanbaru

7

Jeritan Guru PPPK Rohil Menggema di Jakarta 'Menitipkan Nasib' ke BKN dan KemenPAN-RB

8

Mahasiswa Desak Tangkap Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Disebut Biang Kerok Korupsi Riau

9

Proyek Jalan APBD Rp148,8 Juta di Bengkalis Molor, Indikasi Kelalaian hingga Dugaan Korupsi Mencuat