MENU TUTUP

DPRD Ingin Pemko Pekanbaru Gandeng Oknum Pengangkut Sampah Ilegal

Selasa, 29 September 2020 | 11:29:56 WIB
DPRD Ingin Pemko Pekanbaru Gandeng Oknum Pengangkut Sampah Ilegal

GENTAONLINE.COM - Jasa pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru saat ini dikerjasamakan dengan pihak ketiga, ada dua perusahaan yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru yaitu PT Godang Tuo Jaya dan PT Samhana Indah.

Namun, di luar itu ternyata masih ada Oknum-oknum pengangkut sampah ilegal berkeliaran. Mereka ilegal lantaran beroperasi tanpa izin dan membuang sampah di pinggir jalan. Menanggapi hal tersebut Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Sigit Yuwono menyarankan agar Pemko Pekanbaru membuat kebijakan dengan menggandeng para oknum yang disebut-sebut sudah mengangkut sampah secara ilegal atau tanpa izin tersebut.

"Setelah dirangkul pemerintah bisa buat kebijakan retribusi berapa besar setoran dari oknum tersebut kepada pemerintah, jadi tidak ada namanya oknum ini mengambil sampah dan menarik retribusi ke masyarakat namun tidak di setor ke pemerintah," cakapnya, Senin (28/09/2020).

Politisi Demokrat ini juga meminta Pemko Pekanbaru tidak langsung melarang oknum tersebut mengambil sampah, hal tersebut dikarenakan masyarakatlah yang menginginkan hal itu. Dari itu juga ia meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru untuk melakukan pendataan terlebih dahulu.

"Kecuali pemerintah menyurati perumahan masyarakat bahwa sampah yang ada di pemukiman masyarakat akan diambil oleh pemerintah dan juga pengambilan sampahnya tepat waktu, kalau begitu pasti masyarakat mau," tegasnya.

Terkait dengan sampah rumah tangga yang sudah diambil oleh oknum tersebut namun dibuang di sembarangan tempat, Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru ini meminta jika oknum pengangkut sampah tersebut sudah diberikan izin oleh pemerintah.

Maka mereka harus bekerja secara profesional dan membuang sampah yang sudah mereka ambil ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang sudah disediakan oleh Pemko Pekanbaru.

"Ranperda retribusi sampah saat ini tengah dibahas DPRD dan juga Pemko Pekanbaru, mudah-mudahan ini berpihak kepada masyarakat dan masyarakat membayarnya jelas karena untuk PAD Pekanbaru. Dan jika pemerintah bekerjasama dengan oknum pengangkut sampah ini kerja pemerintah juga tidak berat," pungkasnya.(ckp)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

FAJI Riau Ingatkan Iskandar Hoesin Jangan Halalkan Segala Cara

2

Aktivitas Galian C di Sungai Jalau Diprotes, 250 Warga Kampar Utara Desak Penutupan

3

Penetapan Pimpinan PT SPRH Dinilai Cacat Prosedur, HMI Badko Riau-Kepri Wanti-wanti BUMD Jadi 'ATM'

4

Pajak Sawit Rp1.700 per Batang Berpotensi Rp2 Triliun, KOPARI Usul Tarif Digandakan Jadi Rp4 Triliun

5

Silaturahmi dan Konsolidasi Pimpinan Fakultas dan Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau

6

Aktivis Desak KPK Usut Dugaan Fee 5 Persen Tunda Bayar di Pemko Pekanbaru

7

Jeritan Guru PPPK Rohil Menggema di Jakarta 'Menitipkan Nasib' ke BKN dan KemenPAN-RB

8

Mahasiswa Desak Tangkap Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Disebut Biang Kerok Korupsi Riau

9

Proyek Jalan APBD Rp148,8 Juta di Bengkalis Molor, Indikasi Kelalaian hingga Dugaan Korupsi Mencuat