MENU TUTUP
Mengadu ke DPRD Riau,

Masyarakat keluhkan jalan provinsi di Kampar Kiri rusak berat

Rabu, 10 Februari 2021 | 08:55:58 WIB
Masyarakat keluhkan jalan provinsi di Kampar Kiri rusak berat ilustrasi

GENTAONLINE.COM - Anggota DPRD Riau daerah pemilihan Kabupaten Kampar, Yuyun Hidayat menerima kedatangan perwakilan Kepala Desa, tokoh masyarakat dan pemuda Kampar Kiri yang mengadukan soal infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan provinsi dalam kondisi rusak berat.

"Infrastruktur jalan kewenangan provinsi di Kampar Kiri sejak tiga bulan terkahir sudah tidak fungsional dan rusak berat. Kondisi ini sangat berdampak pada perekonomian masyarakat ," kata Kepala Desa Sungai Sari, Kampar Kiri, Nasrul.

Masyarakat datang untuk menanyakan terkait alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk perbaikan jalan dikawasan tersebut, apakah telah dimasukan dalam APBD tahun ini.

"Kita ke DPRD untuk memastikan informasi yang simpang siur, terkait tahun 2021, apakah ada anggaran peningkata infrastruktur di Lubuk Agung - Lipat Kain. Supaya ada kepastian, makanya kita datang kesini. Rupanya memang tidak ada, maka dari itu, kita berharap perwakilan kita di DPRD, terutama pak Yuyun agar ada solusi, entah mealui dana dari mana agar akses lancar seperti biasanya," harap Nasrul.

Saat ini, kata Nasrul, untuk memperbaiki jalan tersebut, mereka melakukan secara swakelola dengan masyarakat.

Sementara itu, anggota Komisi IV Dapil Kampar, Yuyun Hidayat mengakui memang terjadi kesalahpahaman yang mengakibatkan jalan di Kampar Kiri tidak dianggarkan sepenuhnya pada APBD 2021.

"Kampar Kiri ini permasalahnnya adalah miss persepsi dari kami. Rupanya di Kampar Kiri, ada dua ruas jalan provinsi, tetapi kami (anggota Dapil Kampar) kira cuma satu ruas di Lipat Kain - Lubuk Agung, Lubuk Agung - Batas Sumbar.

Kita pikir satu ruas, sudah kami masukkan anggaran disitu, rupanya ruas jalan berbeda," ucapnya.

Untuk menyiasati persoalan tersebut, Yuyun mengatakan, pihaknya sudah mencari solusi dengan cara memaksimalkan UPT.

"Kita maksimalkan UPT, swakelola PUPR untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Yang terpenting jalur ekonomi jangan sampai putus, dan akan segera kita masukkan di anggaran 2022," ucapnya.(atr)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

FAJI Riau Ingatkan Iskandar Hoesin Jangan Halalkan Segala Cara

2

Aktivitas Galian C di Sungai Jalau Diprotes, 250 Warga Kampar Utara Desak Penutupan

3

Penetapan Pimpinan PT SPRH Dinilai Cacat Prosedur, HMI Badko Riau-Kepri Wanti-wanti BUMD Jadi 'ATM'

4

Pajak Sawit Rp1.700 per Batang Berpotensi Rp2 Triliun, KOPARI Usul Tarif Digandakan Jadi Rp4 Triliun

5

Silaturahmi dan Konsolidasi Pimpinan Fakultas dan Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau

6

Aktivis Desak KPK Usut Dugaan Fee 5 Persen Tunda Bayar di Pemko Pekanbaru

7

Jeritan Guru PPPK Rohil Menggema di Jakarta 'Menitipkan Nasib' ke BKN dan KemenPAN-RB

8

Mahasiswa Desak Tangkap Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Disebut Biang Kerok Korupsi Riau

9

Proyek Jalan APBD Rp148,8 Juta di Bengkalis Molor, Indikasi Kelalaian hingga Dugaan Korupsi Mencuat