MENU TUTUP
Mengadu ke DPRD Riau,

Masyarakat keluhkan jalan provinsi di Kampar Kiri rusak berat

Rabu, 10 Februari 2021 | 08:55:58 WIB
Masyarakat keluhkan jalan provinsi di Kampar Kiri rusak berat ilustrasi

GENTAONLINE.COM - Anggota DPRD Riau daerah pemilihan Kabupaten Kampar, Yuyun Hidayat menerima kedatangan perwakilan Kepala Desa, tokoh masyarakat dan pemuda Kampar Kiri yang mengadukan soal infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan provinsi dalam kondisi rusak berat.

"Infrastruktur jalan kewenangan provinsi di Kampar Kiri sejak tiga bulan terkahir sudah tidak fungsional dan rusak berat. Kondisi ini sangat berdampak pada perekonomian masyarakat ," kata Kepala Desa Sungai Sari, Kampar Kiri, Nasrul.

Masyarakat datang untuk menanyakan terkait alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk perbaikan jalan dikawasan tersebut, apakah telah dimasukan dalam APBD tahun ini.

"Kita ke DPRD untuk memastikan informasi yang simpang siur, terkait tahun 2021, apakah ada anggaran peningkata infrastruktur di Lubuk Agung - Lipat Kain. Supaya ada kepastian, makanya kita datang kesini. Rupanya memang tidak ada, maka dari itu, kita berharap perwakilan kita di DPRD, terutama pak Yuyun agar ada solusi, entah mealui dana dari mana agar akses lancar seperti biasanya," harap Nasrul.

Saat ini, kata Nasrul, untuk memperbaiki jalan tersebut, mereka melakukan secara swakelola dengan masyarakat.

Sementara itu, anggota Komisi IV Dapil Kampar, Yuyun Hidayat mengakui memang terjadi kesalahpahaman yang mengakibatkan jalan di Kampar Kiri tidak dianggarkan sepenuhnya pada APBD 2021.

"Kampar Kiri ini permasalahnnya adalah miss persepsi dari kami. Rupanya di Kampar Kiri, ada dua ruas jalan provinsi, tetapi kami (anggota Dapil Kampar) kira cuma satu ruas di Lipat Kain - Lubuk Agung, Lubuk Agung - Batas Sumbar.

Kita pikir satu ruas, sudah kami masukkan anggaran disitu, rupanya ruas jalan berbeda," ucapnya.

Untuk menyiasati persoalan tersebut, Yuyun mengatakan, pihaknya sudah mencari solusi dengan cara memaksimalkan UPT.

"Kita maksimalkan UPT, swakelola PUPR untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Yang terpenting jalur ekonomi jangan sampai putus, dan akan segera kita masukkan di anggaran 2022," ucapnya.(atr)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Laporan Disebut Mandek 1 Tahun 3 Bulan, Dua Aktivis Adukan Penanganan Kasus Polda Sumbar ke Propam dan Bareskrim Polri

2

Marwas Menang Telak di Mubes LAK Kampar, dari Kepala Desa, Sengketa Lahan hingga Jejak KSO Agrinas

3

Edi Lelek: Menjaga Suara Publik di Tengah Intimidasi dan Ancaman Kriminalisasi

4

Nama Anggota DPRD Meranti Muncul dalam Reservasi Hotel, AMKK Minta Badan Kehormatan Turun Tangan

5

1 Tahun Mandeh, Dewan Redaksi GentaOnline Nasional Desak Mabes Polri Usut Dugaan Perusakan Hutan Mandeh

6

SETAHUN LAPORAN MENGENDAP, WALI NAGARI MANDEH DIDESAK SEGERA DIPROSES HUKUM Dugaan Perusakan Mangrove Tak Boleh Berhenti di Meja Pengaduan, Propam Mabes Polri Diminta Turun Tangan

7

BRIGJEN POL HENGKI HARYADI PIMPIN POLDA PAPUA BARAT DAYA

8

Ungkap Dugaan Penyelewengan BBM Subsidi di SPBU 13.275.513 Sijunjung, Empat Wartawan Dikeroyok dan Mobil Dirusak

9

Pangdam I/BB Pimpin Sidang Pantukhir, 678 Caba PK Ikuti Seleksi Pusat