MENU TUTUP
Gubri Diminta Tegas Soal Blok Rokan,

Poti: Jangan Sampai Tak Dapat Apa-Apa

Selasa, 23 Februari 2021 | 10:24:11 WIB
Poti: Jangan Sampai Tak Dapat Apa-Apa

GENTAONLINE.COM - Wakil Ketua DPRD Riau asal fraksi PDIP, Syafaruddin Poti meminta ketegasan Gubernur Riau, Syamsuar untuk pengelolaan Blok Rokan. Nasionalisasi yang semakin dekat justru belum disiapkan dengan matang oleh Pemprov Riau siapa yang akan mengelolanya. Justru kemunculan BUMA oleh LAMR membuat simpang siur informasi perkembangan tersebut.

 

"Pak Gubernur bersikap dengan jelas terhadap blok Rokan. Bersama-sama dua lembaga ini, Gubernur dan DPRD bersama-sama membahas agar tidak simpang siur komentar di luar,". Menurut Poti, Pemprov Riau harus segera menegaskan BUMD mana yang akan mengelola sehingga tidak muncul isu-isu liar di masyarakat.

 

"Terkait PI 10 persen ini, sikap gubernur harus jelas, BUMDnya mana," ungkap Poti. Menurut Poti, kejelasan BUMD penting untuk menjamin pemasukan tambahan bagi Riau lewat BUMD. Sebab jika tak melalui BUMD, Riau tidak mendapat apa-apa. "Kalo Perusahaan itu tidak ada masuk ke kas daerah. Kalau BUMD jelas dividennya untuk daerah. Ini yang harus jelas.

 

Terkait dengan sisa 39 persen yang bisa dikelola via business to business dapat dikelola siapa saja, terpenting keuntungan daerah via BUMD tak terganggu. "Kalau business to business siapa saja anak negeri ini silahkan saja, termasuk LAMR. Tapi yang keuntungan daerah ini harus dipertegas," tegas Poti. (ro)

 

 

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Dugaan Pengalihan 723 Hektare Lahan Warga di Kampar, Kades Disebut Terlibat

2

Diduga Bermain di Balik Layar, Dugaan Orkestrasi Politik Bupati Pelalawan

3

Kontraktor Kampar Akhirnya Terima Pembayaran, Ekonomi Bangkinang Bergairah: Ada yang Langsung Lunasi Utang, Ada yang Belanja Perabot Rumah Tangga

4

Purbaya Ungkap Modus Manipulasi Ekspor Sawit, 200 Pelaku Usaha Dipanggil

5

Angkatan IV Pengurus Kopdes Merah Putih di Kampar Ikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas

6

Pemprov Riau Akan Selidiki Kebijakan PT Trada Merumahkan 18 Karyawan, SF Hariyanto Minta Inspektorat Turun Periksa Tata Haira

7

KADIS KOPERASI KAMPAR DIDUGA TERLIBAT SUAP DI BAWAH MEJA PULUHAN JUTA

8

DLHK Riau Disebut Abai, Perusahaan Diduga Beroperasi Tanpa Amdal

9

Semua Berkas Diangkut, Termasuk Data Pokir DPRD Riau: KPK Fokus Proses Anggaran Proyek Era Abdul Wahid