MENU TUTUP

Larangan Mudik Harus Dipertimbangkan Secara Komprehensif

Senin, 05 April 2021 | 10:56:30 WIB
Larangan Mudik Harus Dipertimbangkan Secara Komprehensif

GENTAONLINE.COM - Larangan mudik lebaran bagi masyarakat perlu untuk dikaji kembali. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menilai harus ada pertimbangan yang komprehensif dari pemerintah dalam menerbitkan sebuah kebijakan.

Menurutnya, pandemi Covid-19 yang belum berakhir seharusnya tidak serta-merta dijadikan alasan untuk melarang masyarakat mudik. Sebaliknya, pemerintah seharusnya memanfaatkan momentum tersebut untuk membuat terobosan. 

“Momentum ini harus kita kelola sebagai exercise untuk membiasakan rakyat hidup normal baru sebagaimana yang sering ditegaskan oleh pemerintah sendiri," ujarnya kepada wartawan, Senin (5/4).

Pemerintah, sambungnya, bisa menjadikan pemulihan kesehatan masyarakat, yang kini lebih baik seiring program vaksinasi, sebagai bahan pertimbangan. 

Selain pemulihan kesehatan, juga bisa menimbang aspek ekonomi. Sebab, lanjut politisi PDIP itu, kebijakan publik yang baik adalah menimbang banyak aspek secara komprehensif.

"Saya tidak sedang mempertentangkan antara aspek kesehatan dan ekonomi rakyat. Keduanya adalah hal penting," ujar Said.(RML)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Dugaan Pengalihan 723 Hektare Lahan Warga di Kampar, Kades Disebut Terlibat

2

Diduga Bermain di Balik Layar, Dugaan Orkestrasi Politik Bupati Pelalawan

3

Kontraktor Kampar Akhirnya Terima Pembayaran, Ekonomi Bangkinang Bergairah: Ada yang Langsung Lunasi Utang, Ada yang Belanja Perabot Rumah Tangga

4

Purbaya Ungkap Modus Manipulasi Ekspor Sawit, 200 Pelaku Usaha Dipanggil

5

Angkatan IV Pengurus Kopdes Merah Putih di Kampar Ikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas

6

Pemprov Riau Akan Selidiki Kebijakan PT Trada Merumahkan 18 Karyawan, SF Hariyanto Minta Inspektorat Turun Periksa Tata Haira

7

KADIS KOPERASI KAMPAR DIDUGA TERLIBAT SUAP DI BAWAH MEJA PULUHAN JUTA

8

DLHK Riau Disebut Abai, Perusahaan Diduga Beroperasi Tanpa Amdal

9

Semua Berkas Diangkut, Termasuk Data Pokir DPRD Riau: KPK Fokus Proses Anggaran Proyek Era Abdul Wahid