MENU TUTUP
Sepakat Dengan Hasto,

Rachland Nashidik: Tapi Bedanya Demokrat Sulit Berkoalisi Dengan Partai Kasus Bansos Masiku

Sabtu, 29 Mei 2021 | 08:28:06 WIB
Rachland Nashidik: Tapi Bedanya Demokrat Sulit Berkoalisi Dengan Partai Kasus Bansos Masiku

GENTAONLINE.COM - Sikap politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang disampaikan Sekretaris Jendralnya, Hasto Kristiyanto, direspon politisi Partai Demokrat, Rachland Nashidik. 

Rachland berpendapat bahwa pada intinya Partai Demokrat kemungkinan sepakat dengan apa yang dikatakan Hasto, khusunya mengenai peluang PDIP berkoalisi dengan partai berlambang Mercy pada 2024 mendatang.

Namun, Rachland memiliki alasan yang berbeda dari Hasto mengenai kemungkinan koalisi antara partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri dengan partai yang dipimpin oleh Agus Harimurthi Yudhoyono.

Kalau Hasto menyatakan, dasar PDIP tidak akan berkoalisi dengan Partai Demokrat adalah karena perbedaan basis elektoral dan DNA. /Sementara Rachland berpendapat Partai Demokrat urung berkoalisi dengan PDIP karena faktor citra partai.

"Saya tidak tahu apa keputusan DPP PD (Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat). Tapi pendapat saya mirip dengan Hasto," ujar Rachland dalam akun Twitternya, Jumat (28/5).

"Bukan tak mungkin (tidak ada koalisi PDIP dengan Demokrat), tapi menurut saya, sulit bagi Demokrat berkoalisi dengan Partai kasus Bansos Masiku," tutupnya. 

PDIP Tegaskan Tidak Ada Ruang Koalisi Untuk PKS Dan Demokrat Pernyataan Hasto mengenai sikap PDIP ini disampaikan dalam webinar Para Syndicate bertema 'Membaca Dinamika Partai dan Soliditas Koalisi Menuju 2024', Jumat (28/5).

Selain dengan Demokrat, PDIP kata Hasto, juga tidak akan membangun koalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Alasannya, PDIP berbeda dengan PKS karena basis ideologinya berbeda.(rml)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

FAJI Riau Ingatkan Iskandar Hoesin Jangan Halalkan Segala Cara

2

Aktivitas Galian C di Sungai Jalau Diprotes, 250 Warga Kampar Utara Desak Penutupan

3

Penetapan Pimpinan PT SPRH Dinilai Cacat Prosedur, HMI Badko Riau-Kepri Wanti-wanti BUMD Jadi 'ATM'

4

Pajak Sawit Rp1.700 per Batang Berpotensi Rp2 Triliun, KOPARI Usul Tarif Digandakan Jadi Rp4 Triliun

5

Silaturahmi dan Konsolidasi Pimpinan Fakultas dan Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau

6

Aktivis Desak KPK Usut Dugaan Fee 5 Persen Tunda Bayar di Pemko Pekanbaru

7

Jeritan Guru PPPK Rohil Menggema di Jakarta 'Menitipkan Nasib' ke BKN dan KemenPAN-RB

8

Mahasiswa Desak Tangkap Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Disebut Biang Kerok Korupsi Riau

9

Proyek Jalan APBD Rp148,8 Juta di Bengkalis Molor, Indikasi Kelalaian hingga Dugaan Korupsi Mencuat