MENU TUTUP

Kelmi Amri Minta Kades Jadi Garda Terdepan, Jika Camat Tak Mampu Koordinir Segera Diganti

Sabtu, 14 Agustus 2021 | 08:00:35 WIB
Kelmi Amri Minta Kades Jadi Garda Terdepan, Jika Camat Tak Mampu Koordinir Segera Diganti

GENTAONLINE.COM - Rokan Hulu ditetapkan sebagai daerah yang masuk dalam kategori Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 bersama dengan tiga daerah lainnya, yaitu Pekanbaru, Siak dan Dumai.

Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hulu, Kelmi Amri pun akhirnya angkat bicara terkait peningkatan kasus Covid-19 yang meningkat tajam di Rokan Hulu, karena membuat rumah sakit mengalami overload.

Kelmi Amri mengatakan, dari informasi yang didapatnya, beberapa pasien harus dirawat di selasar Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Rokan Hulu. Sementara RS rujukan lainnya juga tidak memiliki ruang lagi untuk pasien.

"Informasi yang saya dapatkan, daftar kunjungan pasien ke praktik bidan atau praktik dokter di setiap desa rata-rata mengalami lonjakan hingga lima kali lipat dari biasanya. Keluhan mereka sama, mulai dari demam, flu, kehilangan indra penciuman, dan indra perasa. Kita dorong supaya data itu dibuka, dan Pemkab harus meminta bantuan dari provinsi, pusat atau bahkan swasta," tegas Kelmi, Jumat (13/8/2021).

Atas hal tersebut, Kelmi mendesak supaya Satgas Covid-19 bisa melakukan swab ke rumah-rumah warga yang bergejala, dan edukasi kepada pasien isolasi mandiri harus digencarkan.

"Kepala desa harus menjadi garda terdepan bersama dengan puskesmas dalam melakukan swab massal. Jika camat tidak mampu mengkoordinir kepala desa, segera diganti," cakapnya.

Sebagai ketua DPC Demokrat Rohul, ia juga mengingatkan Fraksi Demokrat Rohul untuk terus mengawal pelaksanaan penanganan Covid-19 di Rohul, jika ada yang dinilai keliru, anggota harus bersuara dengan keras.(ckc)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

FAJI Riau Ingatkan Iskandar Hoesin Jangan Halalkan Segala Cara

2

Aktivitas Galian C di Sungai Jalau Diprotes, 250 Warga Kampar Utara Desak Penutupan

3

Penetapan Pimpinan PT SPRH Dinilai Cacat Prosedur, HMI Badko Riau-Kepri Wanti-wanti BUMD Jadi 'ATM'

4

Pajak Sawit Rp1.700 per Batang Berpotensi Rp2 Triliun, KOPARI Usul Tarif Digandakan Jadi Rp4 Triliun

5

Silaturahmi dan Konsolidasi Pimpinan Fakultas dan Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau

6

Aktivis Desak KPK Usut Dugaan Fee 5 Persen Tunda Bayar di Pemko Pekanbaru

7

Jeritan Guru PPPK Rohil Menggema di Jakarta 'Menitipkan Nasib' ke BKN dan KemenPAN-RB

8

Mahasiswa Desak Tangkap Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Disebut Biang Kerok Korupsi Riau

9

Proyek Jalan APBD Rp148,8 Juta di Bengkalis Molor, Indikasi Kelalaian hingga Dugaan Korupsi Mencuat