MENU TUTUP

Pemkab Inhu Belum Bayar Gaji ASN , Demokrat: Kebiasaan

Kamis, 13 Januari 2022 | 08:46:23 WIB
Pemkab Inhu Belum Bayar Gaji ASN , Demokrat: Kebiasaan

GENTAONLINE.COM - Hingga saat ini, Rabu (12/01/2022), hampir seluruh elemen di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu belum menerima gaji ataupun honor.

Baik Aparatur Sipil Negara (ASN), tenaga honor, tenaga harian lepas (thl), termasuk anggota DPRD.

"Tampaknya hal ini sudah menjadi kebiasaan di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu karena sudah berapa kali gaji terlambat dibayarkan," ujar Ketua DPC Partai Demokrat Indragiri Hulu, Arwan Citra Jaya.

Dikatakannya, tidak semua pegawai apalagi honor dan THL yang memiliki kemampuan secara ekonomi. Gaji tersebutlah yang sangat mereka harapkan dari bulan ke bulannya.

Arwan sendiri mendapatkan informasi keterlambatan tersebut karena adanya sistem keuangan yang bermasalah. Namun menurutnya, hal itu tidak mungkin terjadi jika kinerja bagian keuangan bisa diandalkan, karena masalah tersebut tidak hanya di Inhu saja tetapi juga di daerah lainnya.

"Mengapa daerah lain termasuk Pemerintah Provinsi Riau sudah membayarkan gaji atau honor? Ada apa dengan Indragiri Hulu?" tanya Arwan.

Sistem yang dibuat, menurut Arwan, harusnya mempermudah kinerja.

"Setahu saya, untuk gaji harus dibayarkan segera, meskipun APBD tidak disahkan sekalipun, gaji harus dibayar tepat waktu," tegasnya.

Ia berharap hal ini menjadi perhatian bupati untuk menilai kinerja para ASN, khsusunya di bagian keuangan. Sebab, masalah ini bersangkut paut juga dengan perputaran ekonomi di Indragiri Hulu.

"Kepada anggoat DPRD Inhu terutama dari Demokrat, hal ini harus menjadi kajian, sehingga permasalahan ini tidak berlarut larut dan tidak berulang, tambah Arwan.(rmc)

 

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

FAJI Riau Ingatkan Iskandar Hoesin Jangan Halalkan Segala Cara

2

Aktivitas Galian C di Sungai Jalau Diprotes, 250 Warga Kampar Utara Desak Penutupan

3

Penetapan Pimpinan PT SPRH Dinilai Cacat Prosedur, HMI Badko Riau-Kepri Wanti-wanti BUMD Jadi 'ATM'

4

Pajak Sawit Rp1.700 per Batang Berpotensi Rp2 Triliun, KOPARI Usul Tarif Digandakan Jadi Rp4 Triliun

5

Silaturahmi dan Konsolidasi Pimpinan Fakultas dan Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau

6

Aktivis Desak KPK Usut Dugaan Fee 5 Persen Tunda Bayar di Pemko Pekanbaru

7

Jeritan Guru PPPK Rohil Menggema di Jakarta 'Menitipkan Nasib' ke BKN dan KemenPAN-RB

8

Mahasiswa Desak Tangkap Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Disebut Biang Kerok Korupsi Riau

9

Proyek Jalan APBD Rp148,8 Juta di Bengkalis Molor, Indikasi Kelalaian hingga Dugaan Korupsi Mencuat