MENU TUTUP

Interpelasi Wako Pekanbaru Tergantung Kesepakatan Fraksi

Rabu, 06 Mei 2020 | 10:46:40 WIB
Interpelasi Wako Pekanbaru Tergantung Kesepakatan Fraksi

GENTAONLINE.COM - Ketua DPRD kota Pekanbaru, Hamdani mengaku siap jika fraksi-fraksi di DPRD Pekanbaru sepakat menginterpelasi Wali Kota Pekanbaru Firdaus yang dianggap gagal sejumlah kalangan dalam penerapan PSBB.

Sebelumnya, Firdaus selaku Ketua Gugus Tugas Covid-19 di Pekanbaru hanya mengutus wakilnya Ayat Cahyadi untuk memenuhi undangan DPRD Pekanbaru yang ingin mempertanyakan progres pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Pekanbaru.

Dalam rapat tersebut, anggota DPRD Pekanbaru tidak puas karena Ayat Cahyadi tidak mampu merincikan anggaran Bantuan Sosial (Bansos) Sembako kepada masyarakat, begitu juga dengan hal-hal lainnya. 

"Kita sudah kirim surat ke Pemko, kalau tak ada tanggapan juga ya kita panggil lagi," kata Hamdani, Selasa, 5 Mei 2020. 

Terkait wacana interpelasi, ditegaskan Politisi PKS ini, dirinya tidak bisa memutuskan secara personal karena keputusan interpelasi ini harus melalui mekanisme tertentu. 

Yang jelas, untuk melayangkan interpelasi, ada batas minimal anggota DPRD melalui fraksinya. 

"Kalau soal interpelasi mungkin bisa ditanya ke setiap fraksi saja, tanya ketua-ketua fraksi lah tepatnya, kalau saya siap mendukung kalau memang itu keinginan kawan-kawan," tutupnya.(roc)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Dugaan Pengalihan 723 Hektare Lahan Warga di Kampar, Kades Disebut Terlibat

2

Diduga Bermain di Balik Layar, Dugaan Orkestrasi Politik Bupati Pelalawan

3

Kontraktor Kampar Akhirnya Terima Pembayaran, Ekonomi Bangkinang Bergairah: Ada yang Langsung Lunasi Utang, Ada yang Belanja Perabot Rumah Tangga

4

Purbaya Ungkap Modus Manipulasi Ekspor Sawit, 200 Pelaku Usaha Dipanggil

5

Angkatan IV Pengurus Kopdes Merah Putih di Kampar Ikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas

6

Pemprov Riau Akan Selidiki Kebijakan PT Trada Merumahkan 18 Karyawan, SF Hariyanto Minta Inspektorat Turun Periksa Tata Haira

7

KADIS KOPERASI KAMPAR DIDUGA TERLIBAT SUAP DI BAWAH MEJA PULUHAN JUTA

8

DLHK Riau Disebut Abai, Perusahaan Diduga Beroperasi Tanpa Amdal

9

Semua Berkas Diangkut, Termasuk Data Pokir DPRD Riau: KPK Fokus Proses Anggaran Proyek Era Abdul Wahid