MENU TUTUP

Buka Pintu Asing saat PPKM Level 3, Bukti Pemerintah Tidak Tegas Selamatkan Rakyat

Selasa, 08 Februari 2022 | 08:16:59 WIB
Buka Pintu Asing saat PPKM Level 3, Bukti Pemerintah Tidak Tegas Selamatkan Rakyat

GENTAONLINE.COM - Di saat pemberlakukan PPKM Level 3 di sejumlah Provinsi, Pemerintah Pusat justru memilih tetap membuka pintu masuk internasional. Padahal kasus harian nasional terus mengalami peningkatan.


Tambahan kasus harian secara nasional pada Senin (7/2) bertambah sebanyak 26.121 orang.

Merespons keputusan pemerintah itu, Aktivis kemanusiaan asal Papua Natalius Pigai mengatakan, transmisi Covid-19 ke Indonesia selama ini terjadi melalui Warga Negara Asing  (WNA) dan warga negara Indonesia (WNI) yang masuk ke Indonesia baik melalui lintas udara, laut dan darat.


Kata Pigai, jika pemerintah membuka pintu bagi WNA, maka itu kebijakan yang tidak produktif dan kontradiktif.
 
"Negara lain justru melakukan lockdown atau isolasi diri agar Covid tidak transmisi ke negaranya," demikian kata Pigai, Selasa (8/2).

Menurut mantan komisioner Komnas HAM itu, kebijakan membuka pintu bagi WNA bukti pemerintah tidak tegas.

Dikatakan Pigai, seharusnya pemerintah berani memilih apakah menyelamatkan rakyat atau ekonomi melalui pariwisata.

"Menunjukkan pemerintah tidak tegas dalam pilihan antara menyelamatkan rakyat atau menyelamatkan ekonomi khususnya pariwisata," tandas Pigai.(rml)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Dugaan Pengalihan 723 Hektare Lahan Warga di Kampar, Kades Disebut Terlibat

2

Diduga Bermain di Balik Layar, Dugaan Orkestrasi Politik Bupati Pelalawan

3

Kontraktor Kampar Akhirnya Terima Pembayaran, Ekonomi Bangkinang Bergairah: Ada yang Langsung Lunasi Utang, Ada yang Belanja Perabot Rumah Tangga

4

Purbaya Ungkap Modus Manipulasi Ekspor Sawit, 200 Pelaku Usaha Dipanggil

5

Angkatan IV Pengurus Kopdes Merah Putih di Kampar Ikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas

6

Pemprov Riau Akan Selidiki Kebijakan PT Trada Merumahkan 18 Karyawan, SF Hariyanto Minta Inspektorat Turun Periksa Tata Haira

7

KADIS KOPERASI KAMPAR DIDUGA TERLIBAT SUAP DI BAWAH MEJA PULUHAN JUTA

8

DLHK Riau Disebut Abai, Perusahaan Diduga Beroperasi Tanpa Amdal

9

Semua Berkas Diangkut, Termasuk Data Pokir DPRD Riau: KPK Fokus Proses Anggaran Proyek Era Abdul Wahid