Gubernur Riau ingatkan PJ Bupati Kampar hati hati dalam melakukan pergantian pejabat

JAKARTA - Gubernur Riau, Syamsuar ingatkan PJ Bupati Kampar hati hati dalam melakukan pergantian pejabat di Kabupaten Kampar, harus menjaga kondusifitas dan stabilitas politik di negeri serambi Mekah.

Saat ini yang terpenting PJ Bupati Kampar sebaiknya bekerja profesional dan hindari melakukan manuver politik.

"Saya ingatkan hati -hati jangan gegabah" kata Syamsuar beberapa waktu yang lalu.

Aroma Korupsi 

Beredar informasi adanya dugaan praktek gratifikasi dalam usulan pengangkatan pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar pada angka Rp 30jt hingga Rp 50 Jt.

Sejumlah pejabat di Kampar dikoordinir oleh oknum birokrat di iming-iming akan dilantik namun kuat dugaan PJ Bupati Kampar hanya dimanfaatkan. 

"Kami yakin PJ Bupati Kampar itu orang baik, namun ada oknum yang bermain memanfaatkan kebaikan pak Kamsol" kata sumber ASN Kampar yang tak ingin namanya di tulis.

ICW ingatkan kepala daerah 

Sebagaimana diketahui sebelumnya Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menyatakan, sebagian besar kasus korupsi kepala daerah didominasi oleh suap dan gratifikasi.

Menurut Adnan, kasus suap paling dominan menjerat kepala daerah karena menyangkut soal kekuasaan. Kedua adalah gratifikasi yang sebenarnya dari sisi karakteristik hampir sama antara suap dan gratifikasi. 

Selebihnya, didominasi oleh korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa yang ini juga melibatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN), bukan hanya kepala daerah saja.

“Data ICW tahun lalu itu sudah ada 17 kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka dan sebagian besar kasusnya lagi-lagi menyangkut soal suap dan gratifikasi. Artinya dalam konteks ini bisa kita katakan bahwa kepala daerah itu rentan sekali menerima suap atau meminta suap dari pihak lain,” ujar Adnan.

Dia menjelaskan, pihak lain yang dimaksud yaitu orang-orang yang berurusan dengan kepala daerah untuk suatu hal. Salah satu contoh misalnya mengenai perizinan yang merupakan salah satu sektor rawan terjadinya praktik suap.

Kemudian ada juga suap yang berhubungan dengan proyek pengadaan barang dan jasa di daerah. Ada yang menerima suap dari perencanaan, implementasi, dan bahkan saat pertanggungjawabannya.

Adnan memberikan contoh lain seperti suap terkait pengangkatan pejabat publik di daerah mulai. Apakah, suap dari kepala desa, kepala sekolah, hingga kepala dinas. 

Aktor-aktor itu juga sudah ada representasi kasusnya yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Begitu juga dengan pengelolaan dana bantuan sosial (bansos) itu juga merupakan suatu sektor yang menguntungkan bagi praktik korupsi yang dilakukan kepala daerah.

“Kalau kita bisa melihat situasi hari ini kenapa kemudian silih berganti datang kasusnya, tentu kemudian kita dengan mudah bisa katakan yang dilakukan oleh KPK itu tentunya harus menjadi bagian dari cara melihat adanya persoalan. Kemudian harus ditambal atau ditangani dengan upaya yang sistematis, tentu ini tidak bisa dilakukan secara individual oleh KPK,” ucap Adnan.

Dia menegaskan harus ada perubahan struktural yang salah satunya harus dimulai dengan kebijakan-kebijakan partai politik dalam mencari kandidat kepala daerah yang memiliki integritas. Selain itu biaya politik mahal yang sering dituding sebagai penyebab dari korupsi kepala daerah juga harus dikurangi.

Menurut Adnan di luar konteks tersebut, kepala daerah menikmati sekali gaya hidup mewah yang dapat dilihat dari cara pejabat daerah hidup sehari-hari. Ada juga kenikmatan individu yang didapatkan dari praktik-praktik korupsi yang terjadi selama ini di luar konteks motif untuk memperluas dan mempertahankan kekuasaan.

“Kekuasaan itu memang selalu nikmat karena mempunyai banyak akses dan privilege. Sayangnya sampai saat ini mekanisme akuntabilitas untuk memastikan kekuasaan itu berjalan transparan itu belum dimiliki,” pungkas dia.

Terkait dugaan suap di Kampar ICW masih mendalami informasi dan sudah menurunkan tim ke Riau. (rls)