MENU TUTUP
EDITORIAL GENTA ONLINE

Operasi Bedak di Balik Bopeng Birokrasi Pekanbaru

Senin, 26 Mei 2025 | 16:37:08 WIB
Operasi Bedak di Balik Bopeng Birokrasi Pekanbaru

Langkah Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, yang membebastugaskan sejumlah pejabat eselon II dengan dalih pemeriksaan oleh KPK, sekilas tampak seperti gebrakan reformasi birokrasi. Tapi jika dikupas lebih dalam, langkah ini lebih menyerupai "operasi bedak" — penyegaran kosmetik yang menutupi borok sistemik dalam tubuh Pemerintah Kota Pekanbaru.

Dalam narasi resmi, Kepala BKPSDM menyebut pembebastugasan ini sebagai upaya memberi ruang bagi proses pemeriksaan, bukan nonjob terselubung. Namun, publik berhak bertanya: di mana dasar hukum yang kuat untuk membebastugaskan pejabat jika belum ada status hukum atau pelanggaran etik formal yang ditetapkan? Dalam negara hukum, asas praduga tak bersalah bukan sekadar jargon, tetapi pilar keadilan.

Kritik tidak berhenti di sana. Sebab, Wali Kota Agung Nugroho sendiri bukan sosok yang bebas dari bayang-bayang kasus. Dugaan korupsi SPPD fiktif senilai Rp17 miliar saat ia duduk di DPRD Riau dan laporan dugaan pemalsuan buku nikah dari mantan istrinya masih belum dituntaskan secara hukum. Publik pun wajar bersikap skeptis: bagaimana mungkin seorang pemimpin mengklaim bersih-bersih birokrasi, sementara rumahnya sendiri belum dibereskan?

Penunjukan pejabat pelaksana harian (Plh) dan pelaksana tugas (Plt) untuk mengisi kekosongan jabatan strategis seperti BPKAD, Bapenda, Dishub, dan PUPR memperlihatkan bahwa yang dikorbankan bukan hanya para pejabat, tapi juga kesinambungan pelayanan publik. Pemerintahan menjadi temporer, kebijakan tersandera, dan ASN pun kehilangan kepastian arah.

Apakah ini cerminan reformasi sejati? Atau sekadar strategi rebranding demi pencitraan? Publik layak mendapatkan pemerintahan yang bukan hanya tampil bersih, tapi benar-benar membersihkan. Termasuk berani menghadapi dan menyelesaikan kasus masa lalu, bukan sekadar menyembunyikannya di bawah karpet kekuasaan.

Editorial ini tidak sedang menolak upaya penertiban, melainkan mengingatkan: jangan sembunyikan niat politik di balik selimut moralitas. Jika memang ingin bersih, bersihkan semuanya. Termasuk diri sendiri. 

 

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Dugaan Pengalihan 723 Hektare Lahan Warga di Kampar, Kades Disebut Terlibat

2

Diduga Bermain di Balik Layar, Dugaan Orkestrasi Politik Bupati Pelalawan

3

Kontraktor Kampar Akhirnya Terima Pembayaran, Ekonomi Bangkinang Bergairah: Ada yang Langsung Lunasi Utang, Ada yang Belanja Perabot Rumah Tangga

4

Purbaya Ungkap Modus Manipulasi Ekspor Sawit, 200 Pelaku Usaha Dipanggil

5

Angkatan IV Pengurus Kopdes Merah Putih di Kampar Ikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas

6

Pemprov Riau Akan Selidiki Kebijakan PT Trada Merumahkan 18 Karyawan, SF Hariyanto Minta Inspektorat Turun Periksa Tata Haira

7

KADIS KOPERASI KAMPAR DIDUGA TERLIBAT SUAP DI BAWAH MEJA PULUHAN JUTA

8

DLHK Riau Disebut Abai, Perusahaan Diduga Beroperasi Tanpa Amdal

9

Semua Berkas Diangkut, Termasuk Data Pokir DPRD Riau: KPK Fokus Proses Anggaran Proyek Era Abdul Wahid