MENU TUTUP
EDITORIAL GENTA ONLINE

Operasi Bedak di Balik Bopeng Birokrasi Pekanbaru

Senin, 26 Mei 2025 | 16:37:08 WIB
Operasi Bedak di Balik Bopeng Birokrasi Pekanbaru

Langkah Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, yang membebastugaskan sejumlah pejabat eselon II dengan dalih pemeriksaan oleh KPK, sekilas tampak seperti gebrakan reformasi birokrasi. Tapi jika dikupas lebih dalam, langkah ini lebih menyerupai "operasi bedak" — penyegaran kosmetik yang menutupi borok sistemik dalam tubuh Pemerintah Kota Pekanbaru.

Dalam narasi resmi, Kepala BKPSDM menyebut pembebastugasan ini sebagai upaya memberi ruang bagi proses pemeriksaan, bukan nonjob terselubung. Namun, publik berhak bertanya: di mana dasar hukum yang kuat untuk membebastugaskan pejabat jika belum ada status hukum atau pelanggaran etik formal yang ditetapkan? Dalam negara hukum, asas praduga tak bersalah bukan sekadar jargon, tetapi pilar keadilan.

Kritik tidak berhenti di sana. Sebab, Wali Kota Agung Nugroho sendiri bukan sosok yang bebas dari bayang-bayang kasus. Dugaan korupsi SPPD fiktif senilai Rp17 miliar saat ia duduk di DPRD Riau dan laporan dugaan pemalsuan buku nikah dari mantan istrinya masih belum dituntaskan secara hukum. Publik pun wajar bersikap skeptis: bagaimana mungkin seorang pemimpin mengklaim bersih-bersih birokrasi, sementara rumahnya sendiri belum dibereskan?

Penunjukan pejabat pelaksana harian (Plh) dan pelaksana tugas (Plt) untuk mengisi kekosongan jabatan strategis seperti BPKAD, Bapenda, Dishub, dan PUPR memperlihatkan bahwa yang dikorbankan bukan hanya para pejabat, tapi juga kesinambungan pelayanan publik. Pemerintahan menjadi temporer, kebijakan tersandera, dan ASN pun kehilangan kepastian arah.

Apakah ini cerminan reformasi sejati? Atau sekadar strategi rebranding demi pencitraan? Publik layak mendapatkan pemerintahan yang bukan hanya tampil bersih, tapi benar-benar membersihkan. Termasuk berani menghadapi dan menyelesaikan kasus masa lalu, bukan sekadar menyembunyikannya di bawah karpet kekuasaan.

Editorial ini tidak sedang menolak upaya penertiban, melainkan mengingatkan: jangan sembunyikan niat politik di balik selimut moralitas. Jika memang ingin bersih, bersihkan semuanya. Termasuk diri sendiri. 

 

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Laporan Disebut Mandek 1 Tahun 3 Bulan, Dua Aktivis Adukan Penanganan Kasus Polda Sumbar ke Propam dan Bareskrim Polri

2

Marwas Menang Telak di Mubes LAK Kampar, dari Kepala Desa, Sengketa Lahan hingga Jejak KSO Agrinas

3

Edi Lelek: Menjaga Suara Publik di Tengah Intimidasi dan Ancaman Kriminalisasi

4

Nama Anggota DPRD Meranti Muncul dalam Reservasi Hotel, AMKK Minta Badan Kehormatan Turun Tangan

5

1 Tahun Mandeh, Dewan Redaksi GentaOnline Nasional Desak Mabes Polri Usut Dugaan Perusakan Hutan Mandeh

6

SETAHUN LAPORAN MENGENDAP, WALI NAGARI MANDEH DIDESAK SEGERA DIPROSES HUKUM Dugaan Perusakan Mangrove Tak Boleh Berhenti di Meja Pengaduan, Propam Mabes Polri Diminta Turun Tangan

7

BRIGJEN POL HENGKI HARYADI PIMPIN POLDA PAPUA BARAT DAYA

8

Ungkap Dugaan Penyelewengan BBM Subsidi di SPBU 13.275.513 Sijunjung, Empat Wartawan Dikeroyok dan Mobil Dirusak

9

Pangdam I/BB Pimpin Sidang Pantukhir, 678 Caba PK Ikuti Seleksi Pusat