MENU TUTUP
EDITORIAL GENTA ONLINE

Operasi Bedak di Balik Bopeng Birokrasi Pekanbaru

Senin, 26 Mei 2025 | 16:37:08 WIB
Operasi Bedak di Balik Bopeng Birokrasi Pekanbaru

Langkah Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, yang membebastugaskan sejumlah pejabat eselon II dengan dalih pemeriksaan oleh KPK, sekilas tampak seperti gebrakan reformasi birokrasi. Tapi jika dikupas lebih dalam, langkah ini lebih menyerupai "operasi bedak" — penyegaran kosmetik yang menutupi borok sistemik dalam tubuh Pemerintah Kota Pekanbaru.

Dalam narasi resmi, Kepala BKPSDM menyebut pembebastugasan ini sebagai upaya memberi ruang bagi proses pemeriksaan, bukan nonjob terselubung. Namun, publik berhak bertanya: di mana dasar hukum yang kuat untuk membebastugaskan pejabat jika belum ada status hukum atau pelanggaran etik formal yang ditetapkan? Dalam negara hukum, asas praduga tak bersalah bukan sekadar jargon, tetapi pilar keadilan.

Kritik tidak berhenti di sana. Sebab, Wali Kota Agung Nugroho sendiri bukan sosok yang bebas dari bayang-bayang kasus. Dugaan korupsi SPPD fiktif senilai Rp17 miliar saat ia duduk di DPRD Riau dan laporan dugaan pemalsuan buku nikah dari mantan istrinya masih belum dituntaskan secara hukum. Publik pun wajar bersikap skeptis: bagaimana mungkin seorang pemimpin mengklaim bersih-bersih birokrasi, sementara rumahnya sendiri belum dibereskan?

Penunjukan pejabat pelaksana harian (Plh) dan pelaksana tugas (Plt) untuk mengisi kekosongan jabatan strategis seperti BPKAD, Bapenda, Dishub, dan PUPR memperlihatkan bahwa yang dikorbankan bukan hanya para pejabat, tapi juga kesinambungan pelayanan publik. Pemerintahan menjadi temporer, kebijakan tersandera, dan ASN pun kehilangan kepastian arah.

Apakah ini cerminan reformasi sejati? Atau sekadar strategi rebranding demi pencitraan? Publik layak mendapatkan pemerintahan yang bukan hanya tampil bersih, tapi benar-benar membersihkan. Termasuk berani menghadapi dan menyelesaikan kasus masa lalu, bukan sekadar menyembunyikannya di bawah karpet kekuasaan.

Editorial ini tidak sedang menolak upaya penertiban, melainkan mengingatkan: jangan sembunyikan niat politik di balik selimut moralitas. Jika memang ingin bersih, bersihkan semuanya. Termasuk diri sendiri. 

 

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Laporan Dugaan Korupsi Dana Desa Sungai Buluh Tak Kunjung Progres, LSM KPKN Pertanyakan SOP Kejati Riau

2

EFEKTIVITAS TIM TERPADU DIPERTANYAKAN: KONFLIK PT ARARA ABADI DAN WARGA MINAS TERUS BERLARUT

3

Profil Jumhur Hidayat Dipenjara di Era Presiden Jokowi, Kini Diangkat Prabowo Jadi Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

4

Instruksi Kejati Sumbar 'Dicuekin', Kasus Dugaan Korupsi Wali Nagari Mandeh di Kejari Pessel Mandek Hampir Satu Tahun ?

5

Dugaan Klenteng Berkedok Privat Room Tanpa Izin PBG Rumah Ibadah. Pemerintah Pesisir Selatan Bertindaklah ?

6

Pakar Kebijakan Publik Minta Pemerintah Segera Bertindak

7

Bangkitkan Rasa Cinta Almamater, Alumni Akuntansi Gelar Dialog Interaktif dengan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU

8

Perkuat Silaturahmi, IKA Akuntansi S1 UIN Suska Riau Gelar Reuni Sekaligus Pelantikan Pengurus Baru

9

Masih dalam Suasana Syawal, Edi Lelek Bebas via Restorative Justice, Keluarga Apresiasi Dukungan Semua Pihak