MENU TUTUP

Prihatin Pencairan Dana BOS Lamban, Dewan Pelalawan Desak Pemprov

Selasa, 07 Agustus 2018 | 01:04:28 WIB
Prihatin Pencairan Dana BOS Lamban, Dewan Pelalawan Desak Pemprov

GENTAONLINE.COM-DPRD prihatin atas lambannya pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan III untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Pelalawan.

Akibat keterlambatan pencairan dana bantuan operasional sekolah untuk periode Juli sampai dengan bulan September, sejumlah sekolah alami pailit keuangan dan akhirnya berhutang.

Sekretatis Komisi I DPRD Pelalawan, H Abdullah, Senin (6/8) mengatakan, dirinya turut prihatin atas keterlambatan pencairan dan BOS triwulan III untuk SD dan SMP di Pelalawan. "Intinya, kita mendesak pihak provinsi untuk segera memproses dan memperlancar pencairan dana BOS ini" tegasnya.

Menurutnya, kondisi saat ini sangat dikeluhkan oleh pihak sekolah. Terlebih banyaknya kegiatan sekolah yang membutuhkan biaya pada bulan Agustus ini. "Jangan sampai keterlambatan pencairan dana BOS ini berdampak terganggunya proses belajar mengajar," pungkas politisi PKS ini.

Dana BOS triwulan III periode Juli sampai September tahun 2018 untuk sekolah di Kabupaten Pelalawan sebesar Rp 11.287.160.000.

Dengan rincian, SD senilai Rp 8.186.560.000 dan SMP sebesar Rp 3.100.600.000. Banyaknya sekolah penerima dana BOS ini, untuk SD sebanyak 226 dan SMP sebanyak 69 sekolah. (*)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Dugaan Pengalihan 723 Hektare Lahan Warga di Kampar, Kades Disebut Terlibat

2

Diduga Bermain di Balik Layar, Dugaan Orkestrasi Politik Bupati Pelalawan

3

Kontraktor Kampar Akhirnya Terima Pembayaran, Ekonomi Bangkinang Bergairah: Ada yang Langsung Lunasi Utang, Ada yang Belanja Perabot Rumah Tangga

4

Purbaya Ungkap Modus Manipulasi Ekspor Sawit, 200 Pelaku Usaha Dipanggil

5

Angkatan IV Pengurus Kopdes Merah Putih di Kampar Ikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas

6

Pemprov Riau Akan Selidiki Kebijakan PT Trada Merumahkan 18 Karyawan, SF Hariyanto Minta Inspektorat Turun Periksa Tata Haira

7

KADIS KOPERASI KAMPAR DIDUGA TERLIBAT SUAP DI BAWAH MEJA PULUHAN JUTA

8

DLHK Riau Disebut Abai, Perusahaan Diduga Beroperasi Tanpa Amdal

9

Semua Berkas Diangkut, Termasuk Data Pokir DPRD Riau: KPK Fokus Proses Anggaran Proyek Era Abdul Wahid