MENU TUTUP

Gubri dan Polda Riau Dinilai Lamban Tangani Karhutla

Jumat, 13 September 2019 | 11:30:30 WIB
Gubri dan Polda Riau Dinilai Lamban Tangani Karhutla Aktivis HMI, Fahrunnas

GENTA - Sampai September 2019  kabut asap di Riau terlihat semakin pekat dan Sekarang sudah mengandung Cadmium (Cd) dan Nikel (Ni) yang mematikan terutama kepada bayi atau untuk penderita asma.

Minyikapi hal ini Fungsionaris Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Fahrunnas yang akrab disapa Baron menilai pemerintahan Gubernur Syamsuar dan Polda Riau lamban dalam penyelesaian bencana karlahuta (Asap) di Provinsi Riau.

"Saya menilai Gubernur Riau dan Polda Riau tidak tegas dan tidak serius untuk menangani becana asap yang terjadi selama 22 tahun di Riau, sehingga banyak memakan korban penyakit ISPA di Riau" Tutur Baron kepada awak media, Jumat (13/09/2019).

Dari data Dinas Kesehatan Provinsi Riau sudah sampai September sudah mencapai 281.626 orang yang terserang penyakit ISPA.

"Saya sangat kasihan dengan nasib rakyat Riau yang menjadi di indikasikan korban proyek dari kebakaran Lahan dan Hutan di Provinsi Riau, sekarang sudah masuk kepada level yang berbaya udara di Riau dan yang terserang ISPA sudah mencapai 281.626" Ujar Baron.

Lanjut Baron, Gubernur Riau seharusnya sudah mempunyai terobosan - terobosan untuk penanganan Karhutla di Riau, karena kejadian ini bukanlah yg pertama kali terjadi di Riau. 

"Sudah hampir 7 bulan Gubernur Syamsuar - Edy Natar, masa tidak punya terobosan untuk penangan Karlahuta, jadi bisa kita nilai bahwa gubernur tidak bekerja untuk Riau dengan baik" Papar Baron.

Pengurus PB HMI ini juga menegaskan kepada Gubernur Riau agar tegas terhadap korporasi yang lahan konsesinya terbakar agar cabut izinnya, agar ada efek jeranya terhadap perusahaan yang lalai dalam menjaga di wilayah konsesinya.

Dan juga sama kan hukum yang diberikan kepada masyarakat dengan Perusahaan" Tegas Baron.(rls)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

FAJI Riau Ingatkan Iskandar Hoesin Jangan Halalkan Segala Cara

2

Aktivitas Galian C di Sungai Jalau Diprotes, 250 Warga Kampar Utara Desak Penutupan

3

Penetapan Pimpinan PT SPRH Dinilai Cacat Prosedur, HMI Badko Riau-Kepri Wanti-wanti BUMD Jadi 'ATM'

4

Pajak Sawit Rp1.700 per Batang Berpotensi Rp2 Triliun, KOPARI Usul Tarif Digandakan Jadi Rp4 Triliun

5

Silaturahmi dan Konsolidasi Pimpinan Fakultas dan Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau

6

Aktivis Desak KPK Usut Dugaan Fee 5 Persen Tunda Bayar di Pemko Pekanbaru

7

Jeritan Guru PPPK Rohil Menggema di Jakarta 'Menitipkan Nasib' ke BKN dan KemenPAN-RB

8

Mahasiswa Desak Tangkap Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Disebut Biang Kerok Korupsi Riau

9

Proyek Jalan APBD Rp148,8 Juta di Bengkalis Molor, Indikasi Kelalaian hingga Dugaan Korupsi Mencuat