Karhutla Tak Kunjung Tuntas, Advokasi Minta Kepala BPBD dan Kapolda Riau Dicopot
Direktur Advokasi Riau, Alamsyah SH
GENTA - Pekatnya kabut asap di Provinsi Riau sepekan terakhir membuat aktivitas masyarakat Riau hampir lumpuh total.
Sejumlah jadwal penerbangan di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim ditunda terbang akibat pendeknya jarak pandang.
Tidak hanya itu, pemerintah telah mengeluarkan pengumuman agar sekolah-sekolah di Riau untuk meliburkan siswanya. Selain itu, banyak dari masyarakat Riau yang enggan keluar rumah.
Hal itu disebabkan pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Riau dan luar Riau.
Melihat parahnya akibat kasus kabut asap yang terjadi, Advokasi Riau kembali angkat bicara.
Diungkapkan Direktur Advokasi Riau Alamsyah SH, bahwa Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Kapolda Riau seharusnya sudah dicopot dari jabatannya.
Sebab kata Alam, masyarakat tidak bisa terus menerus menyalahkan Gubernur Riau, harus ada pekerja teknis yang dikritik dan dievaluasi kinerja nya. Sabtu (14/9/2019) di Pekanbaru.
"Sudah menjadi konsekwensi logis, pejabat negara/publik yang tidak bisa menuntaskan pekerjaan dengan baik itu dicopot, ya lazim saja dan bukan sesuatu yang aneh", ungkap Alamsyah.
Menurutnya, sudah menjadi konsekwensi seorang Pejabat Publik yang tidak bisa menuntaskan pekerjaan dengan baik dicopot atau diberhentikan dari jabatannya.
Ditambahkan Alamsyah, Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dan pekatnya kabut asap yang melanda Riau bukan semata disebabkan hujan yang belum turun, namun kata Alam, harus juga dilihat sisi hukumnya.
"Memang hujan belum turun, tapi kebakaran atau pembakarnya harus bisa dihentikan, bisa tegas nggak?", ujarnya.
Direktur Advokasi Riau mengatakan, sangat mengapresiasi kinerja anggota Polri, TNI dan BPBD yang berjibaku di lokasi pemadaman kebakaran. Bahkan kata Alam sudah ada korban jiwa dari petugas.
"Kami dan masyarakat sangat sangat apresiasi kepada anggota Polri, TNI dan BPBD di lapangan, namun yang kami kritik itu adalah kinerja pimpinan, harus tegas dan jangan ragu-ragu kepada Korporasi", tutup Direktur Advokasi mengakhiri.***
