Ahok Blak-blakan Soal Langkah Besar Kalau Jadi Presiden RI
GENTAONLINE.COM - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok buka-bukaan tentang mimpinya kalau jadi presiden RI. Meski hanya berandai-andai, hal tersebut ia ungkapkan dengan semangat dalam sebuah video yang ditayangkan akun youtube Butet Kertaradjasa.
Ahok mengatakan akan ada beberapa hal yang dilakukannya kalau jadi presiden. Pertama, membuka amnesti bagi para pengemplang pajak hingga pelaku korupsi. Hal itu menurutnya perlu dilakukan agar masyarakat dapat memilih mana pejabat yang baik dan korup.
"Langsung ada pemutihan dosa-dosa lama. Supaya rezim ke rezim itu terus menjadikan ini semacam ATM. Siapa yang enggak pernah buat salah, kalau pilkada di Indonesia, siapapun yang ikut harus bisa membuktikan secara terbalik hartanya," ucapnya seperti dikutip dari video itu, Senin (19/10).
Menurut Ahok, pemutihan itu merupakan bentuk rekonsiliasi agar kedepannya politisi, pejabat maupun pengusaha yang ada di lingkungan buruk dapat tetap mencalonkan diri untuk menjadi kepala daerah atau wakil rakyat di parlemen.
Sebab, kata Ahok, seorang anak koruptor belum tentu akan bersifat seperti orang tuanya ketika menjabat. Demikian pula dengan para pengusaha dan orang-orang kaya yang duduk di pemerintahan dan tak tak transparan dengan harta kekayaannya.
"Kalau kamu mengatakan harta orang tua saya, saya turut ya tidak apa-apa. Minimal rakyat tahu, kenapa kamu punya harta sekian puluhan ratusan miliar. Kamu tinggal declare, ini warisan dari ayah saya mantan pejabat ini, rakyat yang putuskan," tuturnya.
Ahok berpandangan dengan kekuasaan yang besar, tak sulit bagi seorang presiden untuk membuat semua kekayaan para pejabat negara serta politisi menjadi lebih transparan. Bongkar asal-usul harta kekayaan serta proses pengampunan setelahnya juga tak dimaksudkan agar kedepan perilaku serupa tak lagi diulangi.
"Kalau jadi presiden tuh gampang, kita tinggal proses supaya rakyat tahu siapa yang perbuat dari mana harta dia seperti itu. Setelah itu sebagai kepala negara berhak memberikan pengampunan, itu rekonsiliasi bangsa. Rekonsiliasi bukan berarti menutupi kejahatan. Tapi kejahatan apapun harus tercatat sehingga rakyat generasi kita berikutnya akan belajar," ucapnya.
Kedua, lanjut Ahok, memperbaiki gaji para pejabat negara. Asalkan, tutur Ahok, mereka diberikan key performance indeks dan dapat menjalankannya dengan baik.
Misalnya masyarakat harus punya jaminan pendidikan, kesehatan hingga perumahan dan pengusaha kecil dan menengah bisa naik kelas jadi pengusaha besar.
"Aparat semua naikkan gajinya, prajurit TNI, Polri kita bisa langsung subsidi langsung ke orang. Caranya bagaimana Anda kalau pergi operasi, pulang dapat diskon 10 persen, bagi yang dua kali perang diskon 20 persen," tandasnya.(cnn)
