MENU TUTUP

DPRD Riau Minta Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Harga Minyak Goreng

Kamis, 13 Januari 2022 | 08:41:42 WIB
DPRD Riau Minta Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Harga Minyak Goreng

GENTAONLINE.COM - Anggota Komisi V DPRD Riau, Abu Khoiri, menyayangkan harga komoditas minyak goreng terus naik signifikan pada awal 2022.

Abu Khoiri berharap pemerintah mengatur tata kelola harga komoditas minyak goreng sebaik mungkin.

Menurutnya kenaikan harga untuk kebutuhan pokok seperti minyak goreng sangat berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat.

"Makanya tata kelola sembako itu jangan sampai memberatkan masyarakat, karena itu penting sekali," katanya, Rabu, 12 Januari 2022.

menurut politisi PKB ini, tingginya harga komoditas minyak goreng karena telah beroperasinya B30 dan B50. Menurutnya, kalau orientasi pemerintah pada minyak B30 dan B50, sebaiknya fokus di situ saja.

"Katanya tidak berimbas pada harga bahan pokok, kenyataannya sangat berimbas sekali. Minyak goreng naik. Apalagi di Riau yang banyak sawit, rasanya kurang pantas, ya," tutupnya.

Sebagai informasi, dilansir dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), rata-rata nasional untuk harga minyak goreng di pasar tradisional per 12 Januari tercatat Rp 20.450/kg. Harga tersebut naik 0.24 persen atau Rp 50 dibandingkan dengan harga kemarin.(roc)

 

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Dugaan Pengalihan 723 Hektare Lahan Warga di Kampar, Kades Disebut Terlibat

2

Diduga Bermain di Balik Layar, Dugaan Orkestrasi Politik Bupati Pelalawan

3

Kontraktor Kampar Akhirnya Terima Pembayaran, Ekonomi Bangkinang Bergairah: Ada yang Langsung Lunasi Utang, Ada yang Belanja Perabot Rumah Tangga

4

Purbaya Ungkap Modus Manipulasi Ekspor Sawit, 200 Pelaku Usaha Dipanggil

5

Angkatan IV Pengurus Kopdes Merah Putih di Kampar Ikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas

6

Pemprov Riau Akan Selidiki Kebijakan PT Trada Merumahkan 18 Karyawan, SF Hariyanto Minta Inspektorat Turun Periksa Tata Haira

7

KADIS KOPERASI KAMPAR DIDUGA TERLIBAT SUAP DI BAWAH MEJA PULUHAN JUTA

8

DLHK Riau Disebut Abai, Perusahaan Diduga Beroperasi Tanpa Amdal

9

Semua Berkas Diangkut, Termasuk Data Pokir DPRD Riau: KPK Fokus Proses Anggaran Proyek Era Abdul Wahid