MENU TUTUP

Begini Strategi Presiden RI Penuhi Pembiayaan Infrastruktur Ditahun 2018

Jumat, 29 Desember 2017 | 18:45:35 WIB
Begini Strategi Presiden RI Penuhi Pembiayaan Infrastruktur Ditahun 2018

GENTAONLINE.COM-Pemerintahan kabinet kerja sejak awal sudah memfokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur yang selama ini dianggap jauh tertinggal dengan negara-negara tetangga.

Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur setidaknya dibutuhkan pendanaan yang besar. Bahkan, selama 5 tahun dibutuhkan kurang lebih Rp 5.600 triliun. Sehingga tidak bisa hanya mengandalkan APBN dan justru perlu melibatkan swasta serta mencari dana segar melalui skema-skema pembiayaan salah satunya melalui pasar modal.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah terus melakukan inovasi dalam menciptakan skema pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. "Mugnkin nanti dengan cara lain, limited consestion scheme misalnya, ini juga baru akan kita kerjakan. Banyak sebenarnya. Jurusnya banyak" ujar Jokowi usai menutup perdagangan saham di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (29/12).

Menurut Jokowi, peluang untuk mendapatkan dana segar dari para investor sangat banyak. Apalagi Indonesia telah mendapat kepercayaan yang tinggi oleh investor karena perbaikan-perbaikan yang sudah dilakukan.

Mulai dari peringkat kemudahan berusaha (EoDB) yang melompat ke peringkat 72, peringkat surat utang negara menjadi investment grade dengan outlook stabil dari lembaga pemeringkat seperti Fitch, S&P, dan Moody's, serta ekonomi Indonesia yang berada di level 5%. "Apalagi? Jangan, kalau orang melihat, waduh ini nanti pendanaan untuk infrastruktur seperti ini, peluang untuk mendapatkan dana itu banyak sekali kok. Karena apa, kepercayaan yang diberikan dunia internasional kepada kita baik," jelasnya.

Skema pembiayaan untuk infrastruktur milik Indonesia juga sudah terbukti diminati investor. Jokowi mencontohkan, Komodo Bond milik BUMN yang melantai di bursa saham London, Inggris. "Yang jelas kita tidak mau rutinitas. Tidak mengandalkan APBN terus. Harus ada inovasi, seperti yang sudah dilakukan komodo bond di London. Yang dijual juga rupiah, bukan dolar. Saya kira ini yang sangat baik," tutup Jokowi. (Genta/detik)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Laporan Dugaan Korupsi Dana Desa Sungai Buluh Tak Kunjung Progres, LSM KPKN Pertanyakan SOP Kejati Riau

2

EFEKTIVITAS TIM TERPADU DIPERTANYAKAN: KONFLIK PT ARARA ABADI DAN WARGA MINAS TERUS BERLARUT

3

Profil Jumhur Hidayat Dipenjara di Era Presiden Jokowi, Kini Diangkat Prabowo Jadi Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

4

Instruksi Kejati Sumbar 'Dicuekin', Kasus Dugaan Korupsi Wali Nagari Mandeh di Kejari Pessel Mandek Hampir Satu Tahun ?

5

Dugaan Klenteng Berkedok Privat Room Tanpa Izin PBG Rumah Ibadah. Pemerintah Pesisir Selatan Bertindaklah ?

6

Pakar Kebijakan Publik Minta Pemerintah Segera Bertindak

7

Bangkitkan Rasa Cinta Almamater, Alumni Akuntansi Gelar Dialog Interaktif dengan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU

8

Perkuat Silaturahmi, IKA Akuntansi S1 UIN Suska Riau Gelar Reuni Sekaligus Pelantikan Pengurus Baru

9

Masih dalam Suasana Syawal, Edi Lelek Bebas via Restorative Justice, Keluarga Apresiasi Dukungan Semua Pihak