Gejolak Daerah Harus Jadi Cermin Jakarta, Asri Auzar Soroti Ketidakadilan Fiskal

PEKANBARU — Tokoh masyarakat Riau sekaligus Ketua Umum Majelis Rakyat Riau (Marari), H. Asri Auzar, SH, M.Si, meminta Pemerintah Pusat menjadikan berbagai gejolak sosial yang muncul di sejumlah daerah sebagai momentum untuk mengevaluasi secara menyeluruh hubungan antara pusat dan daerah.

Menurut Asri, persoalan yang muncul di Aceh, Maluku, Kalimantan, Papua maupun daerah lainnya tidak semestinya hanya dilihat dari sisi keamanan. Pemerintah Pusat dinilai perlu melihat persoalan yang lebih mendasar, seperti ketimpangan pembangunan, distribusi kesejahteraan, pengelolaan sumber daya alam serta hubungan fiskal antara pusat dan daerah.

“Ini menjadi titik puncak agar Pemerintah Pusat mau mengevaluasi diri. Negara kita ditopang oleh sumber daya alam daerah dan semangat kecintaan daerah kepada negeri ini. Seharusnya kecintaan itu diimbangi dengan kebijaksanaan Pemerintah Pusat untuk mengembalikan kesejahteraan kepada masyarakat di daerah,” tegas Asri saat diwawancarai sejumlah media di Pekanbaru, Ahad (16/8/2026).

Asri mengingatkan agar masyarakat di daerah yang selama ini menjadi penyangga ekonomi nasional tidak merasa hanya menjadi penonton di atas kekayaan alamnya sendiri.

Jangan ada lagi ketidakadilan. Ini suara-suara yang harus diperhatikan dan direspons cepat pemerintah. Jangan ada pembiaran. Ketika kemampuan fiskal daerah terganggu, yang pertama merasakan dampaknya adalah masyarakat. Jalan, pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat dan pelayanan publik semuanya ikut tertekan,” ujarnya.

Otonomi Daerah Jangan Sekadar Slogan

Asri menilai persoalan hubungan pusat dan daerah harus dikembalikan kepada semangat awal reformasi dan otonomi daerah.

Menurutnya, otonomi daerah bukan hanya pemindahan kewenangan administratif dari pusat ke daerah, tetapi juga harus disertai kemampuan fiskal yang memadai.

Kalau kewenangan diberikan tetapi sumber pendapatannya dikendalikan sedemikian rupa, lalu daerah penghasil tidak mendapatkan ruang yang cukup untuk membangun masyarakatnya, maka spirit otonomi daerah itu menjadi kehilangan makna. Saat ini terkesan daerah harus mengemis ke Jakarta untuk mendapatkan hak keuangannya,” katanya.

Ia menegaskan hubungan pusat dan daerah seharusnya dibangun berdasarkan prinsip kemitraan, keadilan dan saling percaya.

Jangan sampai kepala daerah setiap tahun hanya sibuk menghitung berapa yang akan ditransfer dari Jakarta. Daerah harus diberi ruang untuk mengelola potensinya, sementara pusat memastikan pemerataan dan keadilan,” tutur Asri.

Riau dan Kekayaan Sumber Daya Alam

Asri juga menyoroti pengelolaan sumber daya alam, khususnya minyak dan gas bumi. Ia mengatakan Riau telah puluhan tahun memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.

Namun, menurutnya, pembangunan di daerah penghasil harus benar-benar mencerminkan kontribusi yang diberikan kepada negara.

Riau ini negeri minyak yang kaya. Tetapi masyarakat Riau hanya melihat minyak keluar dari perut bumi, sementara kesejahteraan masyarakatnya tidak bergerak sebanding dengan kekayaan yang dihasilkan,” tegasnya.

Asri menilai persoalan tersebut bukan sekadar mengenai besaran dana yang diterima daerah, tetapi juga menyangkut desain hubungan fiskal yang mampu menciptakan rasa keadilan.

Kalau daerah penghasil merasa terus-menerus kehilangan ruang fiskal dan merasa diperas, jangan heran jika muncul bibit-bibit kekecewaan. Ini yang harus dicegah sebelum menjadi persoalan yang lebih besar dan berujung pada disintegrasi nasional,” jelasnya.

Jangan Hanya Fokus pada Daerah yang Sedang Bergejolak

Lebih lanjut, Asri meminta Pemerintah Pusat tidak hanya melihat persoalan berdasarkan daerah yang sedang ramai diberitakan.

Menurutnya, berbagai dinamika sosial, ekonomi dan politik di sejumlah daerah harus dibaca sebagai sinyal adanya persoalan struktural yang membutuhkan evaluasi secara nasional.

Jangan hanya melihat Aceh, Maluku, Papua dan Kalimantan saja. Lihat juga Riau dan Sumatera serta seluruh wilayah Indonesia. Ada 33 provinsi dengan karakter persoalan yang berbeda-beda. Ada daerah penghasil minyak, gas, batu bara, mineral, perkebunan, kehutanan, perikanan dan berbagai sumber daya lainnya. Tetapi ada juga daerah yang sangat terbatas sumber dayanya,” jelas Asri.

Ia menegaskan pemerintah perlu membangun desain fiskal yang mampu menjawab dua kepentingan sekaligus, yakni memberikan keadilan bagi daerah penghasil dan memastikan pemerataan bagi daerah yang memiliki keterbatasan fiskal.

Jangan kita pertentangkan daerah penghasil dengan daerah bukan penghasil. Negara harus hadir membuat formula yang adil. Daerah penghasil mendapatkan haknya secara proporsional, sementara daerah yang tertinggal tetap mendapatkan afirmasi,” katanya.

Kawasan 3T Jangan Dilupakan

Asri juga mengingatkan pemerintah agar tidak melupakan kawasan tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

Menurutnya, ukuran keberhasilan pembangunan Indonesia bukan hanya pertumbuhan ekonomi di kota-kota besar, tetapi sejauh mana negara mampu menghadirkan jalan, listrik, internet, sekolah, fasilitas kesehatan dan lapangan pekerjaan hingga ke pelosok negeri.

Bagaimana mungkin kita bicara Indonesia maju kalau masih ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan, anak-anak yang harus menempuh perjalanan berjam-jam untuk sekolah, dan masyarakat perbatasan yang tidak mendapat perhatian dari pemerintahannya sendiri?” pungkas Asri Auzar.

Penulis: Lelek