Mahasiswa Desak SF Hariyanto Tagih Janji Kaban Bapenda: Enam Bulan Bukan Sekadar Ucapan
Foto:
PEKANBARU — Perkumpulan Mahasiswa Riau (PMR) mendesak Gubernur Riau SF Hariyanto melakukan evaluasi terbuka terhadap kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, Ninno Wastikasari.
Desakan tersebut muncul menyusul pernyataan Ninno saat dilantik sebagai Kepala Bapenda Riau pada 26 Januari 2026. Saat itu, Ninno menyatakan telah menyiapkan sejumlah program untuk meningkatkan pendapatan daerah dan siap mengundurkan diri apabila dalam waktu enam bulan tidak mampu mencapai hasil yang diharapkan. Bahkan, ia menyebut surat pengunduran dirinya telah disiapkan.
Koordinator PMR, Fauzi, menilai pernyataan tersebut merupakan komitmen publik yang harus dipertanggungjawabkan, mengingat posisi Kepala Bapenda berkaitan langsung dengan pengelolaan pendapatan daerah.
Kami meminta Pak SF Hariyanto jangan lupa dengan janji Kaban Bapenda. Beliau sendiri yang mengatakan enam bulan. Sekarang waktunya publik menagih, apa hasil nyata dari program yang dijanjikan?” tegas Fauzi.
Soroti Kenaikan dan Penurunan Penerimaan Pajak
Fauzi mengakui terdapat peningkatan penerimaan pada sejumlah sektor pajak daerah. Berdasarkan data Bapenda, hingga 31 Maret 2026 penerimaan pajak daerah mencapai Rp733,74 miliar atau 18,37 persen dari target Rp3,99 triliun. Angka tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang tercatat sebesar Rp658,71 miliar.
Namun, menurut Fauzi, kenaikan penerimaan tidak boleh menjadi satu-satunya indikator keberhasilan kinerja Bapenda.
Kami tidak menutup mata bahwa ada angka yang naik. Tetapi pertanyaannya, apakah itu murni hasil terobosan enam bulan Kaban atau memang tren penerimaan yang sudah berjalan? Publik harus mendapatkan penjelasan secara terbuka,” ujarnya.
Ia juga menyoroti adanya perbedaan capaian antarjenis pajak. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) tercatat meningkat menjadi Rp349,4 miliar atau 24,03 persen dari target. Sementara itu, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hingga akhir Maret 2026 tercatat Rp223,13 miliar, turun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp235,75 miliar.
Kalau mau bicara keberhasilan, jangan hanya mengambil sektor yang naik. Sektor yang turun juga harus dijelaskan. Berapa tunggakan yang berhasil ditagih? Berapa potensi pajak yang berhasil diselamatkan? Berapa perusahaan yang sebelumnya tidak optimal membayar pajak kemudian berhasil ditertibkan?” kata Fauzi.
PMR Minta Program Bapenda Diukur dari Output
PMR juga mempertanyakan sejauh mana berbagai program yang dijalankan Bapenda Riau telah menghasilkan perubahan fundamental dalam tata kelola pendapatan daerah.
Sejumlah langkah telah dilakukan Bapenda, antara lain optimalisasi pendapatan, penagihan tunggakan PKB, penertiban pajak kendaraan, program apresiasi wajib pajak, hingga pemutihan pajak kendaraan. Bapenda juga menggelar rapat Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah pada Juni 2026.
Namun, Fauzi meminta seluruh program tersebut diukur berdasarkan hasil nyata, bukan sekadar jumlah kegiatan.
Program banyak, rapat banyak, kegiatan banyak. Tetapi kami ingin melihat output dan outcome-nya. Jangan sampai masyarakat hanya melihat spanduk, razia, pemutihan dan seremoni, sementara potensi pendapatan besar lainnya belum tergarap maksimal,” tegasnya.
Janji Enam Bulan Diminta Dipertanggungjawabkan
Fauzi kembali mengingatkan pernyataan Ninno ketika awal menjabat sebagai Kepala Bapenda Riau.
Kaban sendiri mengatakan, ‘Saya sudah buat program. Kalau tidak selesai dalam enam bulan, saya mundur. Surat mundur sudah saya siapkan.’ Itu pernyataan beliau, bukan pernyataan mahasiswa,” ujar Fauzi.
Atas dasar itu, PMR meminta Gubernur Riau SF Hariyanto melakukan evaluasi secara objektif terhadap kinerja Kepala Bapenda setelah melewati periode enam bulan yang sebelumnya disebutkan.
Pak SF Hariyanto harus tagih. Kalau program enam bulan berhasil, tunjukkan datanya. Kalau tidak tercapai, kami meminta jangan ada kompromi. Evaluasi jabatan harus dilakukan secara objektif,” katanya.
Fauzi menegaskan desakan tersebut bukan persoalan pribadi terhadap Ninno Wastikasari, melainkan murni berkaitan dengan kinerja dan tanggung jawab jabatan publik.
Kami tidak punya masalah pribadi dengan Kaban. Ini murni soal kinerja. Jabatan Kepala Bapenda sangat strategis karena menyangkut uang rakyat dan kemampuan pemerintah membiayai pembangunan. Kalau target tidak tercapai dan janji sendiri tidak mampu dibuktikan, apa alasan untuk mempertahankan jabatan?” tegasnya.
PMR: Kalau Tidak Mampu, Jangan Ragu Diganti
PMR bahkan meminta SF Hariyanto tidak ragu mengganti Kepala Bapenda apabila hasil evaluasi menunjukkan kinerja tidak sesuai target dan komitmen yang telah disampaikan.
Kami minta SF Hariyanto berani. Jangan pertahankan pejabat hanya karena sudah dilantik. Kalau memang tidak mampu memenuhi target dan terobosan yang dijanjikan, copot dan cari orang yang mampu,” kata Fauzi.
Menurutnya, Riau memiliki potensi pendapatan yang besar dan tidak semestinya hanya mengandalkan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor.
Potensi Riau sangat besar. Ada pajak kendaraan, PBBKB, air permukaan, alat berat, opsen mineral bukan logam dan batuan, tunggakan pajak serta berbagai potensi lainnya. Semua harus dihitung secara terbuka dan dikejar secara maksimal,” ujarnya.
Fauzi meminta Gubernur Riau menyampaikan hasil evaluasi kinerja Bapenda kepada publik secara transparan setelah periode enam bulan tersebut.
Jangan sampai janji enam bulan hilang begitu saja. Kalau berani berjanji, harus berani membuktikan. Kalau tidak tercapai, berani juga mempertanggungjawabkan,” pungkas Fauzi.
Penulis : MF
