MENU TUTUP

Dampak Penundaan Pengangkatan PPPK/PNS, Efisiensi dan Pergeseran Anggaran, Akhirnya Riau Berhasil Atasi Defisit

Sabtu, 22 Maret 2025 | 05:36:14 WIB
Dampak Penundaan Pengangkatan PPPK/PNS, Efisiensi dan Pergeseran Anggaran, Akhirnya Riau Berhasil Atasi Defisit

PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berhasil keluar dari tekanan defisit anggaran berkat strategi efisiensi dan pergeseran anggaran yang dilakukan sepanjang awal 2025. Langkah ini semakin diperkuat dengan kebijakan pemerintah pusat yang menunda pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sehingga menciptakan ruang fiskal yang lebih longgar.

Gubernur Riau melalui Wagubri SF Hariyanto menjelaskan bahwa defisit anggaran yang sebelumnya diperkirakan mencapai Rp 1,3 triliun, sebenarnya hanya sebesar Rp 132 miliar. Untuk mengatasi kondisi ini, Pemprov Riau mengambil langkah strategis dengan melakukan efisiensi pada berbagai pos belanja daerah, termasuk pemangkasan perjalanan dinas serta anggaran yang dinilai kurang efektif, sehingga menghemat Rp 386 miliar.

Selain itu, penghematan terbesar datang dari pergeseran anggaran gaji PNS dan PPPK. Awalnya, anggaran tersebut disiapkan untuk satu tahun penuh, namun karena pengangkatan CPNS baru dilakukan pada Juni dan PPPK pada Oktober 2025, Pemprov berhasil menghemat hingga Rp 419 miliar.

“Kalau kita total, ada sekitar Rp 800 miliar efisiensi dan penghematan yang berhasil dilakukan. Ini menjadi kunci utama dalam menyeimbangkan keuangan daerah,” ujar SF Hariyanto, Jumat (21/3/2025).

Selain menyelesaikan defisit, Pemprov Riau juga mengatasi persoalan tunda bayar senilai Rp 916 miliar melalui pergeseran anggaran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Sementara itu, untuk tunda salur ke kabupaten/kota, Pemprov telah mengalokasikan Rp 1,2 triliun dalam APBD 2025.

Dengan berbagai langkah efisiensi dan penyesuaian anggaran ini, SF Hariyanto memastikan bahwa kondisi keuangan Riau saat ini terkendali dan dalam posisi stabil.

“Isu defisit besar yang beredar itu tidak benar. Dengan efisiensi dan pergeseran anggaran, kita bisa memastikan keuangan daerah tetap sehat dan program-program pembangunan tetap berjalan,” tegasnya. (Edi)

 

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Dishub Kampar Tegaskan Pungutan Parkir di Disdukcapil dan UPT Samsat Tidak Resmi, Minta Dihentikan

2

Kadis PUTR Rohil Dilaporkan ke Kejati dan Polda Riau Terkait Dua Proyek Jalan Rp34,6 Miliar

3

KOPARI Desak Polda Riau Usut Dugaan Jual Beli Lahan di Kawasan Hutan

4

Diduga Pabrik PT LAS "Minyak Kita" Berdiri Tanpa Plang, Muncul Dugaan Kebocoran Pajak dan Pencemaran Limbah

5

Pimred Media Mengecam Pengacara Arogan Pelanggaran kode Etik Penghinaan Martabat Profesi Wartawan

6

Hina Profesi Wartawan, Hotman Paris di Kejar Organisasi Wartawan, PWI dan PWMOI Bersuara

7

Diduga Diteror dalam Sengketa Tanah, Warga Tangkerang Barat Pertanyakan Pendampingan RW 08 dan Minta Polisi Menyelidiki Dugaan Mafia Tanah

8

Sebarkan Fitnah Keji terhadap Ketua KNPI Riau yang Dikriminalisasi Polresta Pekanbaru, Ini Sanggahan Istri Larshen Yunus*

9

Pemerintah Kecamatan Tambang Mengaku Belum Tahu Aktivitas Galian C Ilegal, Ulul Azmi Jadi Sorotan