MENU TUTUP

Dampak Penundaan Pengangkatan PPPK/PNS, Efisiensi dan Pergeseran Anggaran, Akhirnya Riau Berhasil Atasi Defisit

Sabtu, 22 Maret 2025 | 05:36:14 WIB
Dampak Penundaan Pengangkatan PPPK/PNS, Efisiensi dan Pergeseran Anggaran, Akhirnya Riau Berhasil Atasi Defisit

PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berhasil keluar dari tekanan defisit anggaran berkat strategi efisiensi dan pergeseran anggaran yang dilakukan sepanjang awal 2025. Langkah ini semakin diperkuat dengan kebijakan pemerintah pusat yang menunda pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sehingga menciptakan ruang fiskal yang lebih longgar.

Gubernur Riau melalui Wagubri SF Hariyanto menjelaskan bahwa defisit anggaran yang sebelumnya diperkirakan mencapai Rp 1,3 triliun, sebenarnya hanya sebesar Rp 132 miliar. Untuk mengatasi kondisi ini, Pemprov Riau mengambil langkah strategis dengan melakukan efisiensi pada berbagai pos belanja daerah, termasuk pemangkasan perjalanan dinas serta anggaran yang dinilai kurang efektif, sehingga menghemat Rp 386 miliar.

Selain itu, penghematan terbesar datang dari pergeseran anggaran gaji PNS dan PPPK. Awalnya, anggaran tersebut disiapkan untuk satu tahun penuh, namun karena pengangkatan CPNS baru dilakukan pada Juni dan PPPK pada Oktober 2025, Pemprov berhasil menghemat hingga Rp 419 miliar.

“Kalau kita total, ada sekitar Rp 800 miliar efisiensi dan penghematan yang berhasil dilakukan. Ini menjadi kunci utama dalam menyeimbangkan keuangan daerah,” ujar SF Hariyanto, Jumat (21/3/2025).

Selain menyelesaikan defisit, Pemprov Riau juga mengatasi persoalan tunda bayar senilai Rp 916 miliar melalui pergeseran anggaran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Sementara itu, untuk tunda salur ke kabupaten/kota, Pemprov telah mengalokasikan Rp 1,2 triliun dalam APBD 2025.

Dengan berbagai langkah efisiensi dan penyesuaian anggaran ini, SF Hariyanto memastikan bahwa kondisi keuangan Riau saat ini terkendali dan dalam posisi stabil.

“Isu defisit besar yang beredar itu tidak benar. Dengan efisiensi dan pergeseran anggaran, kita bisa memastikan keuangan daerah tetap sehat dan program-program pembangunan tetap berjalan,” tegasnya. (Edi)

 

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

FAJI Riau Ingatkan Iskandar Hoesin Jangan Halalkan Segala Cara

2

Aktivitas Galian C di Sungai Jalau Diprotes, 250 Warga Kampar Utara Desak Penutupan

3

Penetapan Pimpinan PT SPRH Dinilai Cacat Prosedur, HMI Badko Riau-Kepri Wanti-wanti BUMD Jadi 'ATM'

4

Pajak Sawit Rp1.700 per Batang Berpotensi Rp2 Triliun, KOPARI Usul Tarif Digandakan Jadi Rp4 Triliun

5

Silaturahmi dan Konsolidasi Pimpinan Fakultas dan Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau

6

Aktivis Desak KPK Usut Dugaan Fee 5 Persen Tunda Bayar di Pemko Pekanbaru

7

Jeritan Guru PPPK Rohil Menggema di Jakarta 'Menitipkan Nasib' ke BKN dan KemenPAN-RB

8

Mahasiswa Desak Tangkap Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Disebut Biang Kerok Korupsi Riau

9

Proyek Jalan APBD Rp148,8 Juta di Bengkalis Molor, Indikasi Kelalaian hingga Dugaan Korupsi Mencuat