MENU TUTUP

Dampak Penundaan Pengangkatan PPPK/PNS, Efisiensi dan Pergeseran Anggaran, Akhirnya Riau Berhasil Atasi Defisit

Sabtu, 22 Maret 2025 | 05:36:14 WIB
Dampak Penundaan Pengangkatan PPPK/PNS, Efisiensi dan Pergeseran Anggaran, Akhirnya Riau Berhasil Atasi Defisit

PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berhasil keluar dari tekanan defisit anggaran berkat strategi efisiensi dan pergeseran anggaran yang dilakukan sepanjang awal 2025. Langkah ini semakin diperkuat dengan kebijakan pemerintah pusat yang menunda pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sehingga menciptakan ruang fiskal yang lebih longgar.

Gubernur Riau melalui Wagubri SF Hariyanto menjelaskan bahwa defisit anggaran yang sebelumnya diperkirakan mencapai Rp 1,3 triliun, sebenarnya hanya sebesar Rp 132 miliar. Untuk mengatasi kondisi ini, Pemprov Riau mengambil langkah strategis dengan melakukan efisiensi pada berbagai pos belanja daerah, termasuk pemangkasan perjalanan dinas serta anggaran yang dinilai kurang efektif, sehingga menghemat Rp 386 miliar.

Selain itu, penghematan terbesar datang dari pergeseran anggaran gaji PNS dan PPPK. Awalnya, anggaran tersebut disiapkan untuk satu tahun penuh, namun karena pengangkatan CPNS baru dilakukan pada Juni dan PPPK pada Oktober 2025, Pemprov berhasil menghemat hingga Rp 419 miliar.

“Kalau kita total, ada sekitar Rp 800 miliar efisiensi dan penghematan yang berhasil dilakukan. Ini menjadi kunci utama dalam menyeimbangkan keuangan daerah,” ujar SF Hariyanto, Jumat (21/3/2025).

Selain menyelesaikan defisit, Pemprov Riau juga mengatasi persoalan tunda bayar senilai Rp 916 miliar melalui pergeseran anggaran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Sementara itu, untuk tunda salur ke kabupaten/kota, Pemprov telah mengalokasikan Rp 1,2 triliun dalam APBD 2025.

Dengan berbagai langkah efisiensi dan penyesuaian anggaran ini, SF Hariyanto memastikan bahwa kondisi keuangan Riau saat ini terkendali dan dalam posisi stabil.

“Isu defisit besar yang beredar itu tidak benar. Dengan efisiensi dan pergeseran anggaran, kita bisa memastikan keuangan daerah tetap sehat dan program-program pembangunan tetap berjalan,” tegasnya. (Edi)

 

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Laporan Disebut Mandek 1 Tahun 3 Bulan, Dua Aktivis Adukan Penanganan Kasus Polda Sumbar ke Propam dan Bareskrim Polri

2

Marwas Menang Telak di Mubes LAK Kampar, dari Kepala Desa, Sengketa Lahan hingga Jejak KSO Agrinas

3

Edi Lelek: Menjaga Suara Publik di Tengah Intimidasi dan Ancaman Kriminalisasi

4

Nama Anggota DPRD Meranti Muncul dalam Reservasi Hotel, AMKK Minta Badan Kehormatan Turun Tangan

5

1 Tahun Mandeh, Dewan Redaksi GentaOnline Nasional Desak Mabes Polri Usut Dugaan Perusakan Hutan Mandeh

6

SETAHUN LAPORAN MENGENDAP, WALI NAGARI MANDEH DIDESAK SEGERA DIPROSES HUKUM Dugaan Perusakan Mangrove Tak Boleh Berhenti di Meja Pengaduan, Propam Mabes Polri Diminta Turun Tangan

7

BRIGJEN POL HENGKI HARYADI PIMPIN POLDA PAPUA BARAT DAYA

8

Ungkap Dugaan Penyelewengan BBM Subsidi di SPBU 13.275.513 Sijunjung, Empat Wartawan Dikeroyok dan Mobil Dirusak

9

Pangdam I/BB Pimpin Sidang Pantukhir, 678 Caba PK Ikuti Seleksi Pusat