Gejolak di Kampar Tokoh Adat Marah, Sekda Dinilai Arogan dan Lecehkan Ninik Mamak

Sekda Kampar Dikecam Tokoh Adat Kuntu: Mulut Tak Terjaga, Arogansi Kekuasaan Rusak Marwah Kampar

BANGKINANG – Hubungan antara Pemerintah Kabupaten Kampar dan kalangan adat kembali memanas. Sekretaris Daerah (Sekda) Kampar, H. Hambali, menjadi sorotan tajam setelah pernyataannya dianggap melecehkan peran ninik mamak dan pemangku adat di Kenegerian Kuntu.

Ucapan Hambali yang viral di kalangan masyarakat adat berbunyi, “Anda tak berhak memediasi ini, Datuok kampuong kolien nyo, masalah anak kemanakan kampuong kewenangan koliannyo.” Kalimat tersebut dinilai tokoh adat sebagai bentuk pelecehan terhadap tatanan sosial dan nilai luhur yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Kampar.

Tokoh adat Kenegerian Kuntu, Dt. Kholifah, dengan tegas menyebut pernyataan itu telah melukai “marwah” adat Kampar.

“Seorang pejabat tinggi seharusnya menjadi teladan dalam berucap dan bersikap. Kalau tutur katanya seperti ini, bukan membangun Kampar, tapi justru memperpecah hubungan antara pemerintah dan masyarakat adat,” ujarnya dengan nada kecewa.

Dt. Kholifah menegaskan, adat Kampar berdiri di atas falsafah Tali Bapilin Tigo Tungku Sejorangan, yang menyatukan ulama, ninik mamak, dan pemerintah dalam harmoni. “Sekda harus tahu diri. Adat bukan pelengkap birokrasi. Adat itu jiwa dan moral masyarakat Kampar. Kalau adat dilukai, Kampar bisa kehilangan ruhnya,” tegasnya.

Kecaman terhadap sikap Hambali kini meluas. Sejumlah tokoh adat di berbagai kenegerian menilai ucapan tersebut mencerminkan arogansi kekuasaan dan ketidakpekaan terhadap nilai-nilai lokal. Bahkan, sebagian menyebut Hambali telah menjadi “perusak keharmonisan Kampar”.

“Mulut pejabat harus dijaga. Kalau tidak bisa menahan diri, lebih baik mundur daripada membuat masyarakat adat marah,” kata salah satu tokoh adat yang enggan disebut namanya.

Hingga berita ini diterbitkan, Sekda Kampar H. Hambali belum memberikan tanggapan resmi. Sementara itu, masyarakat adat berharap Bupati Kampar segera turun tangan untuk menenangkan suasana dan memperbaiki hubungan antara pemerintah daerah dengan Lembaga Adat Kampar (LAK).

“Ini bukan hanya soal ucapan, tapi soal kehormatan adat Kampar. Jangan biarkan luka ini membesar,” pungkas Dt. Kholifah. (tim)