MENU TUTUP

Terindikasi Korupsi, FORAK Laporkan BRK ke KPK

Ahad, 15 April 2018 | 13:57:00 WIB
Terindikasi Korupsi, FORAK Laporkan BRK ke KPK

GENTAONLINE.COM-Bank Riau-Kepri (BRK) resmi dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait dugaan korupsi ratusan miliar yang melibatkan sejumlah oknum BRK.

Forum Rakyat Anti Korupsi (Forak) Riau telah menyerahkan surat laporan beserta bukti-bukti seputar bobolnya ratusan miliar dana BRK yang indikasi ada perbuatan melawan hukum mengarah ke tindak pidana korupsi.
"Jum'at (13/4) kami sudah masukan sejumlah dokumen atau berkas yang berkaitan dengan korupsi BRK melibatkan sejumlah oknum dan diterima langsung oleh pihak KPK," kata sumber yang tak ingin namanya ditulis namanya.

Aktivis sengaja memilih hari Jumat sebagai bentuk ikhtiar mengungkap kebenaran dan jihad melawan korupsi. "Semoga menjadi Jumat Keramat bagi oknum BRK" katanya.

Pihak BRK belum memberikan keterangan resmi terkait dilaporkannya BRK ke KPK, sejumlah pejabat BRK menolak memberikan komentar. (rls)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Pimred Gentaonline.com Berikan Apresiasi Terhadap Penanganan Kasus LY di Polrestabes Pekanbaru.

2

IKA FEKONSOS UIN SUSKA RIAU, TAJA PROGRAM ALUMNI DENGAN MATERI PERTAMA TATA KELOLA ORGANISASI MAHASISWA

3

APAK Resmi Laporkan Dugaan Pelanggaran Pembebasan Bersyarat Asri Auzar ke BAPAS Pekanbaru

4

Aktivis Lingkungan Desak Polisi Tangkap Pelaku PETI di Peranap, Surat Resmi Desa Dinilai Bukti Keresahan Warga

5

SPBU Kerinci Disorot, Distribusi Bio Solar Subsidi Jadi Sorotan Warga

6

Dugaan Tangkap Lepas Di Kasus Narkoba. Terjadi Juga Di Kasus PETI. Dengan Istilah "BAKAR LALU STOR UPETINYA BILA MAU OPERASI KEMBALI". Baturijal Hulu Membara !

7

PTUN Pekanbaru membatalkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 22978 seluas 19.775 m2 di Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar.

8

Kasus dugaan pencurian yang melibatkan terduga pelaku Shidiq Al Fajri kini resmi dilaporkan ke pihak kepolisian Sektor Tambang, Resor Kampar, Polda Riau.

9

Kuasa Hukum Desak Aparat Penegakan Hukum APH di Wilayahnya Konflik Lahan Eks HGU 366 Hektar Lahan