MENU TUTUP

Nasdem Sebut Bisnis Pendirian Parpol Baru Bermodal Rp 50 M

Selasa, 09 Juni 2020 | 06:33:29 WIB
Nasdem Sebut Bisnis Pendirian Parpol Baru Bermodal Rp 50 M foto internet

GENTAONLINE.COM — Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI Ahmad M Ali mengatakan menyebut jika ambang batas parlemen tidak dinaikkan, maka akan ada bisnis baru bernama pendirian partai politik baru.  Untuk itu diperlukan menaikkan ambang batas parlemen.

"Ini (pendirian parpol baru, Red) kalau tidak dibatasi maka tidak menutup kemungkinan orang akan bisnis dan mendirikan partai politik dengan modal Rp.50 miliar lalu 'jualan' sekian,,” kata Ahmad Ali.  Karena itu, lanjutnya, perlu adanya pembatasan ambang batas parlemen.

Fraksi Partai Nasdem, lanjut Ahmad Ali, mengusulkan ambang batas parlemen dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu sebesar tujuh persen. Namun, masih terbuka dialog untuk mendiskusikannya.

Dia mengatakan kenaikan ambang batas parlemen berjalan konsisten dari tiap pemilu, dengan tujuan untuk merampingkan jumlah partai politik dan memperkuat sistem presidensial. Kenaikan ambang batas parlemen tersebut, menurut dia, bukan untuk kepentingan Fraksi Nasdem, melainkan untuk perbaikan demokrasi di Indonesia.(rep)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Dugaan Pengalihan 723 Hektare Lahan Warga di Kampar, Kades Disebut Terlibat

2

Diduga Bermain di Balik Layar, Dugaan Orkestrasi Politik Bupati Pelalawan

3

Kontraktor Kampar Akhirnya Terima Pembayaran, Ekonomi Bangkinang Bergairah: Ada yang Langsung Lunasi Utang, Ada yang Belanja Perabot Rumah Tangga

4

Purbaya Ungkap Modus Manipulasi Ekspor Sawit, 200 Pelaku Usaha Dipanggil

5

Angkatan IV Pengurus Kopdes Merah Putih di Kampar Ikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas

6

Pemprov Riau Akan Selidiki Kebijakan PT Trada Merumahkan 18 Karyawan, SF Hariyanto Minta Inspektorat Turun Periksa Tata Haira

7

KADIS KOPERASI KAMPAR DIDUGA TERLIBAT SUAP DI BAWAH MEJA PULUHAN JUTA

8

DLHK Riau Disebut Abai, Perusahaan Diduga Beroperasi Tanpa Amdal

9

Semua Berkas Diangkut, Termasuk Data Pokir DPRD Riau: KPK Fokus Proses Anggaran Proyek Era Abdul Wahid