MENU TUTUP

Kurikulum Darurat, KPAI Ingatkan Nadiem Tak Ulangi Era Anies

Sabtu, 08 Agustus 2020 | 10:34:23 WIB
Kurikulum Darurat, KPAI Ingatkan Nadiem Tak Ulangi Era Anies ilustrasi internet

GENTAONLINE.COM -- Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti mengapresiasi Kemendikbud yang akhirnya menyusun kurikulum darurat di tengah pandemi Covid-19. Meskipun demikian, Retno mengkritik pelaksanaan kurikulum darurat tersebut yang tak tegas untuk diterapkan seluruh sekolah.

 

"Sayangnya Kemdikbud tidak tegas bahwa kurikulum dalam situasi darurat ini harus digunakan seluruh sekolah, tetapi menjadi kurikulum alternatif," kata Retno dalam keterangannya yang diterima, Jumat (7/8). Menurut Retno, dengan pembebasan penerapan kepada sekolah tersebut, Nadiem justru berpotensi mengulang kesalahan Anies Baswedan saat menjabat Mendikbud pada periode 2014-2019. Kala itu menjabat Mendikbud itu, Anies memberlakukan dua kurikulum dalam satu tahun ajaran.

 

"Seharusnya tidak boleh ada pelaksanaan kurikulum berbeda dalam satu tahun ajaran baru karena akan membingungkan guru dan sekolah di lapangan seperti pernah terjadi pada saat Mendikbud Anies Baswedan, yaitu berlakunya dua kurikulum, kurikulum 2013 dengan kurikulum KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan)," tutur Komisioner KPAI yang mengurusi bidang pendidikan tersebut.(cnn)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Dugaan Pengalihan 723 Hektare Lahan Warga di Kampar, Kades Disebut Terlibat

2

Diduga Bermain di Balik Layar, Dugaan Orkestrasi Politik Bupati Pelalawan

3

Kontraktor Kampar Akhirnya Terima Pembayaran, Ekonomi Bangkinang Bergairah: Ada yang Langsung Lunasi Utang, Ada yang Belanja Perabot Rumah Tangga

4

Purbaya Ungkap Modus Manipulasi Ekspor Sawit, 200 Pelaku Usaha Dipanggil

5

Angkatan IV Pengurus Kopdes Merah Putih di Kampar Ikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas

6

Pemprov Riau Akan Selidiki Kebijakan PT Trada Merumahkan 18 Karyawan, SF Hariyanto Minta Inspektorat Turun Periksa Tata Haira

7

KADIS KOPERASI KAMPAR DIDUGA TERLIBAT SUAP DI BAWAH MEJA PULUHAN JUTA

8

DLHK Riau Disebut Abai, Perusahaan Diduga Beroperasi Tanpa Amdal

9

Semua Berkas Diangkut, Termasuk Data Pokir DPRD Riau: KPK Fokus Proses Anggaran Proyek Era Abdul Wahid