MENU TUTUP

Ancaman Golput Jika Pilkada Dilanjut, Pimpinan DPR Sebut Hak Warga untuk Tak Memilih

Jumat, 25 September 2020 | 12:37:25 WIB
Ancaman Golput Jika Pilkada Dilanjut, Pimpinan DPR Sebut Hak Warga untuk Tak Memilih

GENTAONLINE.COM - Sejumlah tokoh mendesak agar Pilkada serentak 2020 ditunda, mengingat penyebaran Covid-19 masih terus meningkat. Bahkan, ada usulan agar warga untuk Golput sebagai bentuk perlindungan terhadap diri sendiri dari ancaman kerumunan di TPS.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyatakan banyaknya pro-kontra pelaksanaan Pilkada adalah hal wajar mengingat ini Pilkada pertama saat pandemi. Ia juga menilai warga yang memilih tidak menggunakan suara atau menjadi golongan putih adalah hak setiap WNI.

"Tanggapan masyarakat memang penuh dinamika karena memang baru pertama kali Pilkada diselenggarakan di tengah pandemi. Pilihan-pilihan itu adalah hak konstitusional WNI," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (25/9). Meski demikian, Dasco meminta agar WNI tetap menyalurkan suaranya dan tidak Golput agar Pilkada berjalan sukses.

"Namun untuk suksesnya Pilkada kami harapkan partisipasi hak memilih dan dipilih dilakukan dengan baik," ucapnya. Ia menyebut Pilkada dan segala tahapannya tetap akan menerapkan protokol kesehatan. Sehingga, warga yang ingin mencoblos tidak perlu khawatir. "Tentunya aturan mematuhi protokol kesehatan," tandasnya.(mrdk)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Dugaan Pengalihan 723 Hektare Lahan Warga di Kampar, Kades Disebut Terlibat

2

Diduga Bermain di Balik Layar, Dugaan Orkestrasi Politik Bupati Pelalawan

3

Kontraktor Kampar Akhirnya Terima Pembayaran, Ekonomi Bangkinang Bergairah: Ada yang Langsung Lunasi Utang, Ada yang Belanja Perabot Rumah Tangga

4

Purbaya Ungkap Modus Manipulasi Ekspor Sawit, 200 Pelaku Usaha Dipanggil

5

Angkatan IV Pengurus Kopdes Merah Putih di Kampar Ikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas

6

Pemprov Riau Akan Selidiki Kebijakan PT Trada Merumahkan 18 Karyawan, SF Hariyanto Minta Inspektorat Turun Periksa Tata Haira

7

KADIS KOPERASI KAMPAR DIDUGA TERLIBAT SUAP DI BAWAH MEJA PULUHAN JUTA

8

DLHK Riau Disebut Abai, Perusahaan Diduga Beroperasi Tanpa Amdal

9

Semua Berkas Diangkut, Termasuk Data Pokir DPRD Riau: KPK Fokus Proses Anggaran Proyek Era Abdul Wahid