MENU TUTUP

DPR Minta Megaproyek 35 Ribu MW PLN Ditunda

Kamis, 12 Oktober 2017 | 21:08:39 WIB
DPR Minta Megaproyek 35 Ribu MW PLN Ditunda

GENTAONLINE.COM-Kondisi ekonomi yang sedang carut-marut dan tidak setabil sekarang ini, dirasa tidak cocok jika PLN memaksa meneruskan proyek 35 Ribu Megawatt. 

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Azzam Asman Natawijana, Kamis, 12 Oktober 2017 di Kompleks Parlemen Senayan.

Ia pun menyarankan agar Perusahaan Listrik Negara (PLN) menunda rencana proyek 35 ribu Megawatt. Sebab, kata dia, kondisi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia sedang turun, sehingga mengakibatkan kebutuhan listrik masyarakat menjadi tidak meningkat.
"Dulu waktu menentukan 35 ribu MW ekonomi berpesat 36% 7,7 sampai 8%. Namun pertumbuhan ekonomi saat ini 5% sehingga kebutuhan listrik tidak juga meningkat khususnya Jawa" tukas Azzam.

Tidak hanya itu, kata Azzam, biaya hutang PLN yang cukup besar juga menjadi alasan ide proyek ambisius Presiden Jokowi tersebut harus ditunda. 
"Kemudian pinjaman PLN sangat luar biasa dan surat nya ibu Sri Mulyani, pinjaman PLN ini berpotensi sudah 3 kali. Kan dijamin oleh pemerintah, sudah 3 kali penundaan oleh ibu Sri mulyani" kata Politikus Partai Demokrat ini.

"Jadi kalo jokowi bilang ekonomi tumbuh itu tidak betul, buktinya 35 Ribu MW di suspeend dan kita minta pada Dirut PLN hutang-hutang ini kapan selesai. Kan hutang nya ini banyak dan jangka panjang berjumlah 229 Triliun. Itu jangka panjang. Belum jangka pendek nya kapan selesai," pungkasnya menutup. (rls/gr)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Dugaan Pengalihan 723 Hektare Lahan Warga di Kampar, Kades Disebut Terlibat

2

Diduga Bermain di Balik Layar, Dugaan Orkestrasi Politik Bupati Pelalawan

3

Kontraktor Kampar Akhirnya Terima Pembayaran, Ekonomi Bangkinang Bergairah: Ada yang Langsung Lunasi Utang, Ada yang Belanja Perabot Rumah Tangga

4

Purbaya Ungkap Modus Manipulasi Ekspor Sawit, 200 Pelaku Usaha Dipanggil

5

Angkatan IV Pengurus Kopdes Merah Putih di Kampar Ikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas

6

Pemprov Riau Akan Selidiki Kebijakan PT Trada Merumahkan 18 Karyawan, SF Hariyanto Minta Inspektorat Turun Periksa Tata Haira

7

KADIS KOPERASI KAMPAR DIDUGA TERLIBAT SUAP DI BAWAH MEJA PULUHAN JUTA

8

DLHK Riau Disebut Abai, Perusahaan Diduga Beroperasi Tanpa Amdal

9

Semua Berkas Diangkut, Termasuk Data Pokir DPRD Riau: KPK Fokus Proses Anggaran Proyek Era Abdul Wahid