MENU TUTUP

Syafaruddin Poti Duga Paripurna Batal karena Ketua DPRD Tak Sinkron dengan Gubri

Jumat, 29 April 2022 | 08:44:47 WIB
Syafaruddin Poti Duga Paripurna Batal karena Ketua DPRD Tak Sinkron dengan Gubri

GENTAONLINE.COM - Wakil Ketua I DPRD Riau, Syafaruddin Poti angkat bicara terkait dibatalkannya paripurna DPRD Riau yang sebelumnya dijadwalkan Banmus akan digelar hari ini, Kamis (28/4/2022).

Batalnya paripurna ini, kata Poti, dikarenakan adanya perintah nota dinas dari Ketua DPRD yang membatalkan agenda tersebut.

"Yang punya DPRD ini kan Ketua DPRD, sekarang mungkin lembaga ini sistem manajemenn perusahaan bukan sistem kolegtif kolegial lagi. Semua perintah saja tanpa koordinasi," kata Poti sedikit kesal.

Disinggung mengenai apa alasan Ketua DPRD Riau membatalkan agenda paripurna, Poti mengatakan,  karena Ketua DPRD menilai keputusan Banmus tanpa ada melalui rapat pimpinan DPRD.

"Dugaan kami, ini karena tak sinkronnya gubernur dengan ketua DPRD, karena mereka satu parpol. Berarti ketua DPRD tak dukung kebijakan Gubernur Riau, kami tak masalah. Kami duga Ketua DPRD tak dukung kebijakan Gubernur Syamsuar," kata Poti.

"Karena dalam agenda paripurna ini kan ada dua agenda penting, yakni Rekomendasi Pansus LKPJ sama Pengesahan Perda BRK Syariah, kalau batal berarti tak sinkron ini antara Ketua DPRD dengan Gubernur," tukasnya.(ckc)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Dugaan Pengalihan 723 Hektare Lahan Warga di Kampar, Kades Disebut Terlibat

2

Diduga Bermain di Balik Layar, Dugaan Orkestrasi Politik Bupati Pelalawan

3

Kontraktor Kampar Akhirnya Terima Pembayaran, Ekonomi Bangkinang Bergairah: Ada yang Langsung Lunasi Utang, Ada yang Belanja Perabot Rumah Tangga

4

Purbaya Ungkap Modus Manipulasi Ekspor Sawit, 200 Pelaku Usaha Dipanggil

5

Angkatan IV Pengurus Kopdes Merah Putih di Kampar Ikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas

6

Pemprov Riau Akan Selidiki Kebijakan PT Trada Merumahkan 18 Karyawan, SF Hariyanto Minta Inspektorat Turun Periksa Tata Haira

7

KADIS KOPERASI KAMPAR DIDUGA TERLIBAT SUAP DI BAWAH MEJA PULUHAN JUTA

8

DLHK Riau Disebut Abai, Perusahaan Diduga Beroperasi Tanpa Amdal

9

Semua Berkas Diangkut, Termasuk Data Pokir DPRD Riau: KPK Fokus Proses Anggaran Proyek Era Abdul Wahid