Bawaslu Provinsi Riau Perintahkan Usut Pelanggaran Pemilu Dapi IV Kampar
Amiruddin Sijaya
Kampar--Anggota Bawaslu Provinsi Riau Amiruddin Sijaya mengatakan akan mengusut dugaan pelanggaran pemilu di dapil IV Kampar.
"Tugas kami akan menelusuri kebenaran informasi dari masyarakat dan segera menurunkan tim ke bawah, jangan ada pemilu ini dicurangi oleh pihak manapun kami akan tindak" kata Amirrudin, kamis sore.
Menurut Amir bahwa bawaslu Riau sudah meneruskan persoalan ini ke Kampar untuk dapat di tindak lanjuti karena ada informasi viral dan protes dari caleg di Kampar.
"Karena ini juga viral dan sudah ada juga protes dari caleg maka akan kami proses" katanya.
Lebih lanjut Amiruddin mengatakan bisa saja nanti terjadi PSU di beberapa TPS jika terbukti ada kecurangan.
"Bisa saja PSU selagi terpenuhi unsur" katanya.
Koalisi Masyarakat Pemilu Bersih
Siapa saja Celeg, baik atas nama perorangan atau individu yang pada hari atau saat pemungutan suara sengaja melakukan politik uang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam pemilihan umum (Pemilu) dan terancam hukuman penjara selama 3 tahun.
Demikan diungakapkan Koalisi Masyarakat Pemilu Bersih (KMPB) Kampar, bung Naldy kamis siang.
Menurut Naldy sanksi bagi orang yang melakukan politik uang dalam Pemilu 2024 tercantum dalam Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
“Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00, demikian isi Pasal 515 UU Pemilu" katanya.
Sedangkan ancaman pidana bagi perorangan atau individu yang melakukan politik uang pada hari pemungutan suara tercantum dalam Pasal 523 Ayat (3) UU Pemilu.
"Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00," demikian isi Pasal 523 Ayat (3) UU Pemilu.
Pihaknya menemukan dugaan politik uang pembelian suara oleh terduga Caleg Dapil IV Kampar , atas nama Pirdaus Caleg Nasdem.Oknum caleg ini memberikan uang agar memilihnya dengan kisaran Rp 150 hingga 200rb persuara.
Meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengusut politik uang didesa Koto Perambahan dan menindak para pelaku.
"Usut dan segera lakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Koto Perambahan" tegasnya.
"Laporan lisan di media ini agar Bawaslu usut tuntas panggil masyarakat, kami kasih waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal turun kebawah lakukan uji petik, sebagai memenuhi syarat formal, atau materiil," ujarnya.(*)
