“Memalukan”, Pertikaian Dua Anggota DPRD Pekanbaru di Bandara Soetta Berujung Laporan Polisi

PEKANBARU — GENTA ONLINE — Dua anggota DPRD Kota Pekanbaru menjadi sorotan setelah diduga terlibat dalam perselisihan yang berujung pada dugaan penganiayaan di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Kedua anggota dewan tersebut disebut berasal dari PDI Perjuangan dan Partai Hanura. Peristiwa yang diduga terjadi pada Sabtu (8/8/2026) itu kini telah masuk ke ranah hukum setelah adanya laporan yang diterima Polresta Bandara Soekarno-Hatta pada Senin (10/8/2026).

Polisi Masih Selidiki Perkara

Kasi Humas Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Ipda Ade Mona Prihatna, membenarkan adanya laporan terkait perkara tersebut.

Menurutnya, kepolisian masih melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan dari sejumlah pihak yang berkaitan dengan kejadian.

“Memang betul, saat ini Polisi Bandara sedang menangani perkara tersebut,” ujar Ade saat dikonfirmasi, Rabu (19/8/2026).

Ia juga membenarkan lokasi kejadian berada di area Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Namun, polisi belum membeberkan secara rinci kronologi maupun penyebab terjadinya perselisihan karena proses penyelidikan masih berlangsung.

“Untuk kejadiannya, memang betul di area Terminal 3. Saat ini masih dalam proses penyelidikan,” katanya.

Pihak kepolisian juga masih mengundang sejumlah pihak yang berkaitan dengan perkara untuk dimintai keterangan. Sementara itu, informasi mengenai pemeriksaan terhadap pelapor maupun terlapor belum disampaikan secara rinci.

Tuai Keprihatinan Masyarakat

Kabar tersebut turut mengundang keprihatinan masyarakat Pekanbaru. Pasalnya, pihak yang terseret dalam perkara ini merupakan anggota DPRD yang mendapat mandat dari masyarakat.

“Kalau benar sampai terjadi penganiayaan, tentu sangat memalukan. Mereka itu anggota dewan, seharusnya memberikan contoh kepada masyarakat bagaimana menyelesaikan masalah dengan baik,” ujar seorang warga Pekanbaru yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan, Kamis (20/8/2026).

Menurutnya, persoalan yang terjadi seharusnya dapat diselesaikan secara kepala dingin dan tidak sampai berujung pada perkara hukum, terlebih kejadian tersebut disebut berlangsung di tempat umum.

“Mereka membawa nama Pekanbaru. Apalagi kejadiannya di tempat umum dan menjadi laporan polisi. Kalau memang ada persoalan, seharusnya bisa diselesaikan dengan kepala dingin,” ujarnya.

Ia menilai masyarakat memilih anggota DPRD bukan hanya untuk menyampaikan aspirasi, tetapi juga berharap para wakil rakyat mampu menjaga sikap serta memberikan keteladanan.

“Rakyat saja kalau punya masalah diminta jangan main hakim sendiri. Anggota dewan mestinya lebih paham aturan dan memberikan contoh,” tambahnya.

Meski demikian, masyarakat juga diingatkan untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Sebab, kepastian mengenai apa yang sebenarnya terjadi masih menunggu hasil penyelidikan kepolisian.

Citra DPRD Ikut Dipertaruhkan

Kini perhatian publik tertuju pada proses hukum yang sedang berjalan. Masyarakat menunggu penjelasan resmi kepolisian mengenai kronologi dan fakta sebenarnya di balik insiden yang menyeret dua anggota DPRD Pekanbaru tersebut.

Jika nantinya dugaan pelanggaran hukum terbukti berdasarkan proses hukum, perkara ini tidak hanya menyangkut persoalan pribadi antara dua individu. Nama baik para wakil rakyat, partai politik yang menaungi mereka, serta citra DPRD Kota Pekanbaru turut menjadi perhatian publik.

Untuk itu, masyarakat berharap seluruh proses penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan fakta serta ketentuan hukum yang berlaku.

Penulis: Lelek