TANGIS BUPATI SIAK PECAH DI MUNGKAL: DAERAH KAYA MIGAS, GURU MASIH TINGGAL SERUMAH, ANAK SEKOLAH TEMPUH 2 JAM
Foto:
GENTAONLINE.Co.Id - Siak. Tangis Bupati Siak Afni Zulkifli pecah saat mengunjungi Dusun Mungkal, Kabupaten Siak, Riau, Jumat (2/10/2026).
Bukan karena seremoni. Bukan pula karena pidato. Afni menangis setelah melihat langsung kondisi kehidupan masyarakat di pelosok Siak. Tiga keluarga guru disebut tinggal bersama dalam satu rumah kayu yang kondisinya memprihatinkan. Di sisi lain, anak-anak sekolah harus menempuh perjalanan hampir dua jam karena belum tersedianya bus sekolah.
Kondisi tersebut menjadi gambaran nyata bahwa masih ada masyarakat di daerah penghasil sumber daya alam yang berjuang mendapatkan kebutuhan dasar.
“Saya baru jadi Bupati, baru satu tahun. Masih banyak rakyat kami yang masih seperti ini. Pusat tak tahu kita menderita seperti ini,” kata Afni.
Pemandangan itu menjadi tamparan keras di tengah besarnya potensi kekayaan alam Kabupaten Siak.
Afni menyoroti sejumlah kebutuhan mendasar masyarakat Mungkal, mulai dari rumah guru yang layak, transportasi sekolah, listrik, buku hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum sepenuhnya menyentuh wilayah 3T.
PEMERINTAH DAERAH BERGERAK, CSR TURUN TANGAN
Untuk persoalan rumah guru, pembangunan mulai berjalan dengan dukungan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.
Langkah tersebut patut diapresiasi. Namun pada saat yang sama, kondisi di Mungkal menimbulkan pertanyaan lebih besar: mengapa masyarakat yang hidup di wilayah kaya sumber daya alam masih harus menghadapi persoalan mendasar seperti rumah guru, transportasi pendidikan dan listrik?
Di sinilah persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas menjadi relevan.
Bagi Afni, DBH Migas bukan sekadar angka dalam APBD. DBH menyangkut kemampuan daerah membiayai pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Kekhawatiran itu semakin besar setelah muncul rancangan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2027 yang menunjukkan penurunan signifikan DBH Migas untuk Siak.
BERDASARKAN RANCANGAN, DBH MIGAS SIak TURUN TAJAM
Pemkab Siak menyebut berdasarkan rancangan alokasi TKD 2027 yang disampaikan melalui Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-95/PK/2026 tertanggal 29 September 2026, alokasi DBH minyak bumi Siak diproyeksikan turun drastis dibandingkan alokasi sebelumnya.
Angka tersebut menjadi perhatian serius Pemkab Siak.
Afni kemudian mempertanyakan formula dan dasar penghitungan DBH tersebut kepada pemerintah pusat.
Sebab bagi daerah penghasil, setiap penurunan transfer memiliki konsekuensi terhadap ruang fiskal pemerintah daerah.
Dari dokumen APBN mungkin angka tersebut hanya terlihat sebagai nominal.
Tetapi di Mungkal, angka itu dapat berarti apakah seorang guru memiliki rumah yang layak.
Apakah anak sekolah memiliki kendaraan untuk pergi ke sekolah.
Apakah masyarakat memperoleh listrik.
Apakah fasilitas pendidikan dapat diperbaiki.
Dan apakah pembangunan benar-benar sampai ke wilayah pelosok.
PUSAT PUNYA KEWENANGAN, BUPATI TIDAK MENENTUKAN BESARAN DBH
Publik juga perlu memahami persoalan ini secara proporsional.
Bupati Siak bukan pihak yang menentukan besaran DBH Migas secara nasional.
Kebijakan fiskal mengenai Transfer ke Daerah merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat melalui mekanisme APBN dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Artinya, pemerintah daerah memang memiliki kewajiban memperjuangkan kepentingan masyarakatnya, menyampaikan keberatan, meminta penjelasan serta mengusulkan perbaikan.
Namun keputusan mengenai kebijakan fiskal nasional dan besaran alokasi TKD berada dalam kewenangan pemerintah pusat sesuai mekanisme yang berlaku.
Karena itu, ketika Bupati Siak mempertanyakan rencana penurunan DBH Migas, persoalannya bukan sekadar persoalan politik daerah.
Ini adalah persoalan kebijakan fiskal nasional yang dampaknya dapat dirasakan langsung masyarakat di daerah.
MUNGKAL HARUS MENJADI CERMIN BAGI PEMERINTAH PUSAT
Tangisan Afni di Mungkal seharusnya tidak berhenti sebagai video yang viral di media sosial.
Mungkal semestinya menjadi cermin bagi pemerintah pusat.
Di satu sisi, Indonesia membutuhkan penerimaan dari sumber daya alam.
Di sisi lain, masyarakat yang tinggal di wilayah penghasil juga memiliki hak untuk merasakan manfaat pembangunan.
Jangan sampai kekayaan alam tercatat besar dalam laporan penerimaan negara, sementara guru yang menjaga pendidikan generasi bangsa masih harus tinggal bersama dalam rumah yang tidak layak.
Jangan sampai anak-anak di wilayah penghasil harus menempuh perjalanan hampir dua jam hanya untuk mendapatkan pendidikan.
Dan jangan sampai persoalan seperti ini baru terlihat ketika seorang kepala daerah datang, melihat langsung, lalu menangis.
PEMERINTAH PUSAT DIMINTA TURUN MELIHAT FAKTA DI LAPANGAN
Persoalan DBH Migas seharusnya tidak hanya dibahas dari balik meja dan angka-angka fiskal.
Pemerintah pusat perlu melihat konsekuensi kebijakan tersebut di lapangan.
Karena pada akhirnya, keberhasilan kebijakan transfer ke daerah bukan hanya dapat diukur dari angka yang tercantum dalam APBN.
Ukuran sesungguhnya adalah apakah masyarakat di pelosok merasakan negara hadir.
Mungkal telah memperlihatkan wajah itu.
Guru membutuhkan rumah.
Anak-anak membutuhkan transportasi sekolah.
Masyarakat membutuhkan listrik.
Sekolah membutuhkan fasilitas.
Dan daerah membutuhkan ruang fiskal untuk menjawab kebutuhan tersebut.
Kini bola berada di tangan pemerintah pusat.
Bukan untuk mencari siapa yang salah.
Tetapi untuk menjawab satu pertanyaan sederhana:
APAKAH KEKAYAAN ALAM YANG DIAMBIL DARI DAERAH PENGHASIL JUGA AKAN KEMBALI MENJADI KESEJAHTERAAN BAGI MASYARAKAT YANG HIDUP DI ATAS TANAHNYA?
CATATAN REDAKSI:
Angka DBH Migas 2027 yang diberitakan merupakan rancangan/proyeksi alokasi berdasarkan informasi yang disampaikan Pemkab Siak. Alokasi final tetap mengikuti proses dan ketetapan APBN 2027.
(Lelek)
