Di Balik Lengsernya Purbaya: Jejak Sang Pendobrak di Pusaran Kekuasaan

JAKARTA — Senin, 14 September 2026, menjadi ujung dari perjalanan Purbaya Yudhi Sadewa di Kementerian Keuangan. Pergantiannya berlangsung cepat. Pada hari yang sama, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Suahasil Nazara menggantikannya sebagai Menteri Keuangan. Sehari kemudian, Purbaya mengakui keputusan tersebut membuatnya kecewa. Yang jauh lebih menarik bukan sekadar pengakuan itu, melainkan pernyataannya bahwa ia sebenarnya sudah “setengah menduga” akan diberhentikan karena sebuah keputusan terbaru yang diambilnya.

Purbaya tidak menjelaskan keputusan yang dimaksud. Ia juga mengatakan tidak memiliki perbedaan kebijakan dengan Presiden Prabowo, tetapi mengakui ada perbedaan dengan pejabat lain. Pernyataan itu membuka pertanyaan yang sampai sekarang belum memperoleh jawaban terang: keputusan apa yang membuat Purbaya merasa kursinya mulai tidak aman, dan siapa pejabat yang berbeda pandangan dengannya?

Pertanyaan tersebut menjadi semakin menarik bila perjalanan Purbaya selama setahun terakhir dibaca sebagai satu rangkaian. Sebelum kehilangan jabatan, ia beberapa kali memasuki wilayah kebijakan yang bersinggungan dengan pusat-pusat kekuatan ekonomi: Bank Indonesia, Dewan Ekonomi Nasional yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan, hingga Danantara yang dikomandoi Rosan Roeslani. Namun sejauh informasi publik yang dapat diverifikasi, belum ada bukti bahwa salah satu figur tersebut meminta atau menyebabkan Presiden memberhentikan Purbaya.

Teknokrat yang Lama Berkeliling di Pusat Kekuasaan

Purbaya bukan orang yang tiba-tiba muncul di pemerintahan. Lulusan Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung itu melanjutkan pendidikan ekonomi hingga memperoleh gelar master dan doktor dari Purdue University, Amerika Serikat. Kariernya pernah melewati Schlumberger, Danareksa Research Institute, Danareksa Securities, Komite Ekonomi Nasional pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kantor Staf Presiden pada awal pemerintahan Joko Widodo, kementerian koordinator, hingga akhirnya memimpin Lembaga Penjamin Simpanan sebelum dipercaya menjadi Menteri Keuangan.

Pengalaman itu membuat Purbaya mengenal beberapa generasi kekuasaan sekaligus. Ia pernah berada di pemerintahan SBY, masuk ke lingkungan pemerintahan Jokowi, bekerja di lingkungan kementerian koordinator yang dipimpin Luhut, kemudian mendapat kepercayaan mengendalikan Kementerian Keuangan pada pemerintahan Prabowo. Karena itu, ketika kemudian pandangannya berbeda dengan sejumlah figur kuat, perbedaannya bukan berlangsung antara orang-orang yang sama sekali asing satu sama lain.

Karakter kebijakan Purbaya terlihat sejak awal. Ia berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi membutuhkan likuiditas yang cukup besar, kredit yang bergerak, dan uang pemerintah yang tidak terlalu lama mengendap. Dari pemikiran inilah muncul salah satu kebijakan yang paling banyak dibicarakan: penempatan sekitar Rp200 triliun dana pemerintah pada bank-bank milik negara untuk memperbesar likuiditas dan mendorong kredit ke sektor riil.

Kebijakan tersebut membuat Purbaya bersentuhan langsung dengan wilayah Bank Indonesia. Ketika Kementerian Keuangan ingin uang lebih deras mengalir ke perekonomian, BI pada saat bersamaan mempunyai tanggung jawab menjaga rupiah, inflasi, dan stabilitas moneter. Belakangan muncul laporan mengenai adanya perbedaan pandangan yang cukup besar antara Purbaya dan Gubernur BI Perry Warjiyo mengenai strategi likuiditas dan pertumbuhan.

Perbedaan itu menjadi salah satu episode penting dalam perjalanan Purbaya. Ketika rupiah berada dalam tekanan, BI membutuhkan instrumen yang dapat mempertahankan daya tarik aset rupiah. Purbaya, sebaliknya, khawatir kebijakan likuiditas yang terlalu ketat akan menahan kredit dan pertumbuhan sektor swasta. Ia bahkan pernah mengkritik tingginya imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia karena dinilai berpotensi meningkatkan biaya uang dalam perekonomian.

Pada 27 Juli 2026, Perry Warjiyo akhirnya mengundurkan diri sebagai Gubernur BI dengan alasan pribadi. Pemerintah menolak spekulasi bahwa pengunduran tersebut terjadi akibat tekanan, dan tidak terdapat bukti bahwa Purbaya menjadi penyebab Perry mundur. Namun ironi muncul sesudahnya: nama Purbaya justru beredar sebagai salah satu figur yang disebut dalam bursa calon Gubernur BI.

Purbaya menanggapinya santai. Ia menyebut dirinya sebagai “isu abadi” karena namanya kerap disebut akan dipindahkan ke berbagai posisi. Kursi Gubernur BI pada akhirnya tidak jatuh kepadanya. Destry Damayanti terpilih dan resmi dilantik pada 2 September 2026. Hanya dua belas hari setelah pelantikan Destry, giliran Purbaya yang kehilangan kursi Menteri Keuangan.

Ketika Purbaya Berbeda dengan Luhut

Sebelum persoalan Danantara menjadi sorotan, Purbaya sudah menunjukkan sikap berbeda terhadap salah satu gagasan Luhut Binsar Pandjaitan. Ketua Dewan Ekonomi Nasional itu mendorong pembentukan family office sebagai instrumen untuk menarik kekayaan keluarga-keluarga besar dunia agar dikelola dan diinvestasikan dari Indonesia.

Purbaya tidak serta-merta menyerang konsep tersebut, tetapi ia menutup pintu ketika pembicaraan menyentuh penggunaan APBN. Ia menyatakan anggaran Kementerian Keuangan tidak akan dialihkan untuk membiayai family office dan mempersilakan Dewan Ekonomi Nasional mengembangkannya tanpa mengambil anggaran negara. Luhut kemudian memberikan penjelasan bahwa sejak awal konsep family office memang tidak dimaksudkan menggunakan APBN.

Episode tersebut tidak cukup untuk disebut sebagai perseteruan personal Purbaya dan Luhut. Tetapi peristiwa itu memperlihatkan sesuatu tentang cara Purbaya menjalankan Kementerian Keuangan. Meski pernah bekerja di lingkungan yang dipimpin Luhut, ia tidak merasa harus mengambil posisi yang sama ketika menyangkut penggunaan anggaran negara.

Danantara dan Garis Batas Kekuasaan

Persinggungan Purbaya dengan Danantara memiliki dimensi yang lebih besar karena menyangkut dua pusat kekuatan ekonomi negara. Kementerian Keuangan mengendalikan APBN dan kebijakan fiskal, sedangkan Danantara memperoleh mandat mengonsolidasikan dan mengelola aset serta investasi negara dalam skala sangat besar.

Di pucuk Danantara berdiri Rosan Roeslani sebagai CEO. Posisi Rosan sendiri mempunyai bobot politik dan ekonomi yang kuat karena ia juga menjabat Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM. Dony Oskaria berada pada posisi Chief Operating Officer dan mempunyai peran besar dalam pengelolaan serta restrukturisasi BUMN, sementara Pandu Sjahrir menangani investasi sebagai Chief Investment Officer.

Persinggungan pertama yang menarik terjadi ketika Danantara mulai hadir dalam pembahasan Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Purbaya tidak mempersoalkan kehadirannya sebagai pemberi perspektif bisnis, tetapi ia membuat batas kelembagaan yang jelas: Danantara tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan KSSK.

Pernyataan tersebut penting karena KSSK bukan sekadar forum rapat ekonomi. Di dalamnya terdapat Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan yang mempunyai kewenangan berdasarkan undang-undang dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kehadiran Danantara sebagai kekuatan baru pengelola aset negara membuat persoalan batas kewenangan menjadi sensitif.

Namun titik persinggungan paling terbuka bukan KSSK. Angkanya jauh lebih besar: Rp120 triliun.

Rp120 Triliun yang Diperebutkan Kepentingannya

Pada penghujung Agustus 2026, Purbaya mengungkap rencana memasukkan sekitar Rp120 triliun keuntungan Danantara sebagai penerimaan atau cadangan fiskal pemerintah. Menurut Purbaya, keputusan tersebut berasal dari Presiden. Ia mengatakan keuntungan Danantara telah dilaporkan kepada Prabowo dan sebagian diminta ditempatkan pada pemerintah.

Bagi Kementerian Keuangan, Rp120 triliun bukan angka kecil. Dana sebesar itu dapat memperlebar ruang fiskal pemerintah dan membantu menjaga APBN. Namun dari sudut pandang Danantara, keuntungan perusahaan negara merupakan modal yang dapat diputar kembali untuk investasi, hilirisasi, dan pengembangan aset jangka panjang.

Perbedaan kepentingan institusional itu terlihat dari pernyataan Pandu Sjahrir. Ia menjelaskan karakter Danantara sebagai lembaga investasi jangka panjang yang harus memikirkan kekayaan untuk generasi mendatang. Pandu mengibaratkan Danantara seperti anak yang masih sangat muda: investasi yang baru diberikan kepadanya jangan terlalu cepat diminta kembali hasilnya.

Pada 3 September, Purbaya kemudian berbicara lebih keras. Ia mengatakan sekitar Rp120 triliun itu tetap akan dimasukkan ke PNBP meskipun Danantara masih memprotes. Sekali lagi Purbaya menyebut arahan Presiden sebagai dasar rencana tersebut.

Enam hari kemudian, Rosan memberikan versi berbeda. Ketika ditanya mengenai Rp120 triliun, ia mengatakan belum ada pembahasan mengenai rencana tersebut. Pernyataan CEO Danantara itu membuat perbedaan posisi menjadi terang: Purbaya berbicara seolah keputusan telah diambil, sedangkan Rosan mengatakan pembahasannya bahkan belum berlangsung.

Perbedaan inilah yang membuat episode Danantara lebih menarik daripada polemik family office. Yang berhadapan bukan hanya dua karakter pejabat, melainkan dua kepentingan kelembagaan: uang digunakan sebagai ruang fiskal APBN atau dipertahankan sebagai modal investasi Danantara.

Pertemuan Hambalang di Tengah Polemik

Di antara silang pendapat itu berlangsung sebuah pertemuan penting. Pada 4 September 2026, sehari setelah Purbaya mengatakan Danantara masih memprotes rencana Rp120 triliun, Presiden Prabowo menerima Rosan dan jajaran Danantara di Hambalang.

Dalam pertemuan tersebut hadir pula Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Dony Oskaria, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Menurut keterangan resmi Istana, pembicaraan berkaitan dengan percepatan hilirisasi dan penataan BUMN. Danantara juga melaporkan pelaksanaan arahan Presiden mengenai restrukturisasi perusahaan negara.

Tidak terdapat keterangan resmi bahwa pertemuan Hambalang membahas Purbaya ataupun rencana pergantian Menteri Keuangan. Tidak ada pula bukti bahwa Rosan atau pimpinan Danantara meminta Presiden memberhentikan Purbaya. Karena itu, kedekatan waktunya hanya dapat dicatat sebagai bagian dari kronologi, bukan bukti hubungan sebab-akibat.

Tetapi rangkaian waktunya memang mengundang perhatian. Pada 3 September Purbaya mengatakan Danantara masih memprotes Rp120 triliun. Sehari kemudian Rosan dan jajaran Danantara bertemu Presiden. Pada 9 September Rosan mengatakan belum ada pembahasan mengenai Rp120 triliun. Lima hari kemudian, 14 September, Purbaya diberhentikan.

Di antara tanggal-tanggal itulah terdapat ruang yang sampai sekarang belum sepenuhnya diterangkan kepada publik.

Kekuatan Besar di Belakang Danantara

Kekuatan Danantara tidak terutama berasal dari siapa teman Rosan, Dony ataupun Pandu. Kekuatannya berada pada mandat institusional yang diberikan negara dan hubungan pertanggungjawabannya kepada pemerintahan Presiden Prabowo.

Rosan mempunyai posisi unik karena berada sekaligus di pemerintahan dan pucuk Danantara. Ia pernah menjadi Ketua Umum Kadin, diplomat, Wakil Menteri BUMN dan kemudian Menteri Investasi. Dony mempunyai perjalanan panjang dalam dunia korporasi, antara lain di ekosistem CT Corp, Garuda Indonesia, Citilink dan InJourney sebelum masuk ke pusat pengelolaan BUMN. Pandu datang dari dunia investasi dan pasar modal.

Namun menyebut ketiganya sebagai kelompok yang “menjatuhkan” Purbaya belum mempunyai dasar bukti. Secara konstitusional dan politik, keputusan mengganti Menteri Keuangan merupakan kewenangan Presiden. Yang dapat ditelusuri hanyalah kepentingan dan perbedaan kebijakan yang terjadi menjelang keputusan tersebut.

Purbaya dan Warisan Jokowi

Sisi lain Purbaya yang tidak kalah menarik adalah keberaniannya mengkritik pendekatan ekonomi pemerintahan Joko Widodo, padahal dirinya pernah berada di dalam pemerintahan tersebut. Ia pernah menjadi Deputi di Kantor Staf Presiden pada awal era Jokowi dan kemudian memegang sejumlah jabatan pemerintahan.

Pada September 2026, Purbaya mengatakan kebijakan fiskal dan moneter selama satu dekade pemerintahan Jokowi kurang kuat mendorong sektor swasta. Ia membandingkan pertumbuhan uang primer dan kredit pada era SBY dengan era Jokowi dan menyimpulkan bahwa ekspansi uang dan kredit pada periode Jokowi lebih rendah.

Kritik itu tidak dapat diterjemahkan sebagai konflik personal dengan Jokowi. Tetapi ia memperlihatkan konsistensi pemikiran Purbaya: ekonomi harus mendapatkan pasokan likuiditas yang cukup, kredit harus bergerak, dan sektor swasta harus memperoleh ruang lebih besar untuk berkembang.

Redenominasi Rupiah dan Agenda Besar Lain

Pada masa Purbaya pula agenda redenominasi rupiah kembali mendapat perhatian. Kementerian Keuangan memasukkan RUU Perubahan Harga Rupiah dalam perencanaan strategis 2025-2029. Redenominasi bertujuan menyederhanakan nominal rupiah tanpa mengurangi daya beli—misalnya secara konseptual Rp1.000 menjadi Rp1 sementara harga dan nilai ekonomi lainnya disesuaikan secara proporsional.

Purbaya sendiri tidak mengatakan bahwa penghapusan tiga nol akan langsung dilakukan. Ia menegaskan implementasi teknis redenominasi merupakan wilayah Bank Indonesia dan membutuhkan persiapan panjang. Dengan demikian, gagasan itu lebih merupakan agenda legislasi dan penyederhanaan sistem pembayaran ketimbang kebijakan yang bisa diterapkan dalam semalam.

Pertumbuhan, Defisit, dan Gaya Purbaya

Purbaya memang berbeda dari gambaran tradisional seorang Menteri Keuangan yang sangat berhati-hati. Pendekatannya pernah digambarkan sebagai gaya “cowboy” karena keberaniannya menjalankan kebijakan ekonomi yang tidak konvensional dan komunikasinya yang lugas.

Ia mempertahankan kebijakannya dengan mengatakan pendekatan tersebut berdasarkan data. Pada masa jabatannya, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai laju tercepat dalam tiga tahun. Namun gambaran tersebut mempunyai sisi lain: defisit fiskal melebar, rupiah menghadapi tekanan dan lembaga pemeringkat seperti Fitch serta Moody's menurunkan outlook Indonesia.

Karena itu, penilaian terhadap warisan Purbaya tidak dapat hanya menggunakan satu indikator. Pendukung pendekatannya dapat menunjuk pertumbuhan dan likuiditas yang lebih kuat, sedangkan kritik terhadap kebijakannya menyoroti disiplin fiskal, tekanan pasar dan risiko terhadap kepercayaan investor.

Bagaimana dengan Teddy dan Elite Politik?

Nama Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya ikut muncul dalam berbagai spekulasi setelah pergantian Purbaya, terutama karena Teddy berada sangat dekat dengan pusat koordinasi Presiden. Namun sejauh informasi kredibel yang tersedia, belum terdapat bukti adanya konflik terbuka antara Purbaya dan Teddy.

Hal yang sama berlaku terhadap pimpinan partai politik dan elite DPR. Purbaya memang berinteraksi dengan berbagai pimpinan politik karena kedudukannya sebagai Menteri Keuangan, tetapi interaksi kelembagaan tidak dapat dengan sendirinya dianggap sebagai perseteruan.

Memaksakan satu nama sebagai “orang yang menjatuhkan Purbaya” justru dapat mengaburkan persoalan yang lebih menarik: selama setahun memimpin Kementerian Keuangan, Purbaya memasuki beberapa wilayah tempat kepentingan institusional besar bertemu dan kadang berbenturan.

Siapa Sebenarnya yang Berhadapan dengan Purbaya?

Jika jejaknya disusun, pola tersebut mulai terlihat. Dengan Bank Indonesia dan Perry Warjiyo, Purbaya berbeda mengenai dosis likuiditas dan strategi pertumbuhan. Dengan Luhut, ia berbeda dalam pembicaraan mengenai APBN dan family office. Dengan Danantara, ia menegaskan batas kewenangan di KSSK dan kemudian berhadapan dengan persoalan Rp120 triliun. Terhadap kebijakan ekonomi era Jokowi, ia mengemukakan kritik mengenai pertumbuhan uang dan kredit.

Namun semua perbedaan tersebut belum menjawab pertanyaan mengenai penyebab pencopotannya. Keputusan akhir tetap berada pada Presiden Prabowo, sementara Purbaya sendiri mengatakan tidak mempunyai perbedaan kebijakan dengan Presiden.

Justru kalimat Purbaya setelah kehilangan jabatan itulah yang membuat cerita ini belum selesai. Ia mengatakan sudah setengah menduga akan diberhentikan karena suatu keputusan terbaru yang diambilnya, kemudian mengakui mempunyai perbedaan dengan pejabat lain tanpa mengungkap siapa orangnya.

Bila pernyataan itu dibaca bersama kronologi minggu-minggu terakhirnya, terdapat sejumlah kemungkinan isu yang layak diperiksa: kebijakan likuiditas, hubungannya dengan Bank Indonesia, persoalan kewenangan KSSK, atau tarik-menarik Rp120 triliun dengan Danantara. Tetapi tanpa keterangan Purbaya, Presiden, ataupun dokumen yang membuktikan hubungan tersebut, semuanya masih merupakan pertanyaan investigatif, bukan kesimpulan.

Pada akhirnya, cerita tentang lengsernya Purbaya bukan sekadar cerita seorang menteri kehilangan kursi. Ia juga menggambarkan bagaimana pusat-pusat kekuatan ekonomi baru bekerja dalam pemerintahan Prabowo: Kementerian Keuangan menjaga APBN, Bank Indonesia menjaga moneter, Danantara mengelola kekayaan dan investasi negara, Dewan Ekonomi Nasional menawarkan gagasan strategis, sementara keputusan politik tertinggi tetap berada di tangan Presiden.

Purbaya kini sudah berada di luar lingkaran itu. Suahasil Nazara menggantikannya dan menjanjikan APBN yang kredibel serta defisit tetap berada di bawah batas tiga persen terhadap produk domestik bruto.

Tetapi satu teka-teki yang ditinggalkan Purbaya belum ikut pergi bersama jabatan tersebut: keputusan terbaru apa yang membuat seorang Menteri Keuangan sudah setengah menduga bahwa Presiden akan menggantinya?

Jawabannya mungkin akan menentukan bagaimana masa jabatan Purbaya kelak dibaca: sebagai periode seorang menteri dengan pendekatan ekonomi yang tidak biasa, atau sebagai perjalanan seorang teknokrat yang dalam waktu bersamaan memasuki sejumlah wilayah kebijakan tempat kepentingan para pemain besar saling beririsan. (GO)