MENU TUTUP

Jokowi Minta Mendagri Tegur Daerah yang Blokir Jalan

Kamis, 02 April 2020 | 13:14:02 WIB
Jokowi Minta Mendagri Tegur Daerah yang Blokir Jalan

GENTAONLINE.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Dalam Negeri menegur kepala daerah yang melakukan pemblokiran jalan di wilayahnya. Akibat dari pemblokiran jalan ini, distribusi logistik seperti kebutuhan pokok masyarakat pun terganggu. 

“Saya harapkan Mendagri memberi teguran kepada daerah yang blokir jalan-jalannya agar urusan distribusi logistik ini tidak terganggu,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas mengenai persiapan ramadhan dan hari raya idul fitri di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (2/4).

Jokowi meminta agar jajarannya memastikan seluruh distribusi logistik di berbagai daerah lancar sehingga kebutuhan pokok juga dapat tersedia di pasar. Jokowi mengaku, mendapatkan laporan dari dua daerah mengenai distribusi beras yang terganggu akibat jalan yang ditutup. 

“Karena saya kemarin dapat laporan dari dua daerah urusan beras agak terganggu karena jalan yang tertutup. Tolong Pemda diberitahu mengenai hal ini,” tegas Jokowi. 

Jokowi mengatakan, distribusi logistik harus lancar karena akan segera menghadapi bulan ramadhan dan juga hari raya idul fitri di tengah pandemi covid-19. Sehingga masyarakat tak kesulitan mendapatkan bahan kebutuhan pokok.(rep)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Dugaan Pengalihan 723 Hektare Lahan Warga di Kampar, Kades Disebut Terlibat

2

Diduga Bermain di Balik Layar, Dugaan Orkestrasi Politik Bupati Pelalawan

3

Kontraktor Kampar Akhirnya Terima Pembayaran, Ekonomi Bangkinang Bergairah: Ada yang Langsung Lunasi Utang, Ada yang Belanja Perabot Rumah Tangga

4

Purbaya Ungkap Modus Manipulasi Ekspor Sawit, 200 Pelaku Usaha Dipanggil

5

Angkatan IV Pengurus Kopdes Merah Putih di Kampar Ikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas

6

Pemprov Riau Akan Selidiki Kebijakan PT Trada Merumahkan 18 Karyawan, SF Hariyanto Minta Inspektorat Turun Periksa Tata Haira

7

KADIS KOPERASI KAMPAR DIDUGA TERLIBAT SUAP DI BAWAH MEJA PULUHAN JUTA

8

DLHK Riau Disebut Abai, Perusahaan Diduga Beroperasi Tanpa Amdal

9

Semua Berkas Diangkut, Termasuk Data Pokir DPRD Riau: KPK Fokus Proses Anggaran Proyek Era Abdul Wahid