MENU TUTUP

LSM Minta Bupati Tertibkan Perusahaan Ilegal di Kampar

Rabu, 17 Juni 2020 | 11:27:21 WIB
LSM Minta Bupati Tertibkan Perusahaan Ilegal di Kampar Foto ilustrasi

Kampar - Pemerhati dari LSM Kaukus Global Transparansi (KAGOTRA) Herikson Rosxli meminta pemerintah daerah harus berani menindak tegas segala investasi ilegal yang ada di Kabupaten Kampar, seperti izin tambang aquari di sepanjang sungai Kampar, stone crusher, asphalt mixing plant (amp) batching plant dan perkebunan.

"Harus ada keseriusan pemerintah daerah dalam melakukan penertiban terhadap investasi yang tidak memiliki perizinan," kata Herik, Rabu (17/06/2020).

Kaukus Global Transparansi mengatakan jika perusahaan yang sudah melakukan kegiatan di lokasi tapi tidak memiliki izin berarti investasi tersebut Ilegal.

"Kalau investasi ilegal berarti terdapat pelanggaran, kalau ada pelanggaran harus dilakukan penertiban sesuai aturan yang ada, dalam hal ini Kadis Perizinan bersama satpol PP harus turun langsung mengecek  perizinan," terangnya.

Herik menyarankan kepada Bupati Kampar  untuk segera melakukan penertiban terhadap perusahaan nakal yang ada di Kabupaten Kampar.

"Investasi Ilegal tidak menguntungkan terhadap Pendapatan Daerah, bagaimana mau menarik PAD sementara perizinan perusahaan tidak ada," ungkapnya.

LSM menyayangkan potensi PAD yang sudah didepan mata justru tidak bisa ditarik oleh Pemkab.

"Jadi bagaimana pembangunan daerah mau jalan, sementara pendapatan daerah nihil," cetusnya. (edi lelek) 

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Laporan Disebut Mandek 1 Tahun 3 Bulan, Dua Aktivis Adukan Penanganan Kasus Polda Sumbar ke Propam dan Bareskrim Polri

2

Marwas Menang Telak di Mubes LAK Kampar, dari Kepala Desa, Sengketa Lahan hingga Jejak KSO Agrinas

3

Edi Lelek: Menjaga Suara Publik di Tengah Intimidasi dan Ancaman Kriminalisasi

4

Nama Anggota DPRD Meranti Muncul dalam Reservasi Hotel, AMKK Minta Badan Kehormatan Turun Tangan

5

1 Tahun Mandeh, Dewan Redaksi GentaOnline Nasional Desak Mabes Polri Usut Dugaan Perusakan Hutan Mandeh

6

SETAHUN LAPORAN MENGENDAP, WALI NAGARI MANDEH DIDESAK SEGERA DIPROSES HUKUM Dugaan Perusakan Mangrove Tak Boleh Berhenti di Meja Pengaduan, Propam Mabes Polri Diminta Turun Tangan

7

BRIGJEN POL HENGKI HARYADI PIMPIN POLDA PAPUA BARAT DAYA

8

Ungkap Dugaan Penyelewengan BBM Subsidi di SPBU 13.275.513 Sijunjung, Empat Wartawan Dikeroyok dan Mobil Dirusak

9

Pangdam I/BB Pimpin Sidang Pantukhir, 678 Caba PK Ikuti Seleksi Pusat