MENU TUTUP

LSM Minta Bupati Tertibkan Perusahaan Ilegal di Kampar

Rabu, 17 Juni 2020 | 11:27:21 WIB
LSM Minta Bupati Tertibkan Perusahaan Ilegal di Kampar Foto ilustrasi

Kampar - Pemerhati dari LSM Kaukus Global Transparansi (KAGOTRA) Herikson Rosxli meminta pemerintah daerah harus berani menindak tegas segala investasi ilegal yang ada di Kabupaten Kampar, seperti izin tambang aquari di sepanjang sungai Kampar, stone crusher, asphalt mixing plant (amp) batching plant dan perkebunan.

"Harus ada keseriusan pemerintah daerah dalam melakukan penertiban terhadap investasi yang tidak memiliki perizinan," kata Herik, Rabu (17/06/2020).

Kaukus Global Transparansi mengatakan jika perusahaan yang sudah melakukan kegiatan di lokasi tapi tidak memiliki izin berarti investasi tersebut Ilegal.

"Kalau investasi ilegal berarti terdapat pelanggaran, kalau ada pelanggaran harus dilakukan penertiban sesuai aturan yang ada, dalam hal ini Kadis Perizinan bersama satpol PP harus turun langsung mengecek  perizinan," terangnya.

Herik menyarankan kepada Bupati Kampar  untuk segera melakukan penertiban terhadap perusahaan nakal yang ada di Kabupaten Kampar.

"Investasi Ilegal tidak menguntungkan terhadap Pendapatan Daerah, bagaimana mau menarik PAD sementara perizinan perusahaan tidak ada," ungkapnya.

LSM menyayangkan potensi PAD yang sudah didepan mata justru tidak bisa ditarik oleh Pemkab.

"Jadi bagaimana pembangunan daerah mau jalan, sementara pendapatan daerah nihil," cetusnya. (edi lelek) 

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Dugaan Pengalihan 723 Hektare Lahan Warga di Kampar, Kades Disebut Terlibat

2

Diduga Bermain di Balik Layar, Dugaan Orkestrasi Politik Bupati Pelalawan

3

Kontraktor Kampar Akhirnya Terima Pembayaran, Ekonomi Bangkinang Bergairah: Ada yang Langsung Lunasi Utang, Ada yang Belanja Perabot Rumah Tangga

4

Purbaya Ungkap Modus Manipulasi Ekspor Sawit, 200 Pelaku Usaha Dipanggil

5

Angkatan IV Pengurus Kopdes Merah Putih di Kampar Ikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas

6

Pemprov Riau Akan Selidiki Kebijakan PT Trada Merumahkan 18 Karyawan, SF Hariyanto Minta Inspektorat Turun Periksa Tata Haira

7

KADIS KOPERASI KAMPAR DIDUGA TERLIBAT SUAP DI BAWAH MEJA PULUHAN JUTA

8

DLHK Riau Disebut Abai, Perusahaan Diduga Beroperasi Tanpa Amdal

9

Semua Berkas Diangkut, Termasuk Data Pokir DPRD Riau: KPK Fokus Proses Anggaran Proyek Era Abdul Wahid