MENU TUTUP

Soal Pemindahan IKN, Rocky Gerung: Akan Jadi Beban bagi Ekonomi ASN

Sabtu, 22 Januari 2022 | 08:58:03 WIB
Soal Pemindahan IKN, Rocky Gerung: Akan Jadi Beban bagi Ekonomi ASN
GENTAONLINE.COM - Aparatur sipil negara (ASN) yang dipindahkan ke ibukota negara (IKN) di Kalimantan Timur belum dapat bisa dipastikan bakal sejahtera.
 

Pasalnya, ASN itu memiliki keluarga yang kadangkala tidak sekedar hidup dari gaji sebagai pegawai negeri yang itu justru tidak cukup untuk membuat buat kuliner.

Demikian disampaikan pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Rocky Gerung saat menjadi narasumber dalam webinar Indonesia Leadership Talk bertajuk "IKN dan Ketahanan Pangan" pada Jumat malam (21/1).  

Atas dasar itu, Rocky menilai bahwa pemindahan IKN itu hanya kepentingan di awal yang mungkin jika mengacu APBN mulai disusun tiba-tiba rakyat dibuat bingung bahwa ini adalah sebuah upaya untuk merugikan negara.

"Jadi sebetulnya banyak sudah studi yang sudah dilakukan itu artinya akan gagal. Tapi saya justru merasa bagus-bagus saja, karena memang saya ingin agar supaya kegagalan itu dipercepat, agar supaya end game dipercepat," pungkasnya.

 


Rocky mengatakan, ada ASN yang pagi ia mengajar lalu sore hari dia ngojek dan mungkin anaknya ikut berdagang kuliner. Artinya, justru kemakmurannya berkurang dan yang tidak dipikirkan sebetulnya adalah tiba-tiba mesti pindah ke ibukota baru itu.

"Berarti ada dua keluarga yang mesti dibiayai itu keluarga di Jakarta keluarga di sana. Jadi soal-soal simpul semacam itu di bypass oleh arogansi presiden," sesalnya.

"Itu yang saya sebut sebagai kalkulasi kalkulasi yang sekedar ingin menonjolkan diri bahwa beliau hendak menempati sebuah istana. Tapi akhirnya itu bukan menjadi sebuah istana rakyat, orang akan bukan sekedar nyindir orang akan berupaya untuk memahami ini presiden macam apa?" imbuhnya menegaskan.

Menurut Rocky, itu bukan sekedar Presiden yang ingin punya Istana sambil dia meninggalkan rakyatnya yang justru hidupnya itu tergantung pada ekonomi UMKM. Rakyat yang masih mengalami stunting juga perlu perhatian dari negara, bukan dinilai yang macam-macam.

"Jadi sekali lagi kita bicara tentang public policy trade offnya harus memahami memakmurkan rakyat, trade offnya harus menghasilkan demokrasi itu," katanya.(rml)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Dugaan Pengalihan 723 Hektare Lahan Warga di Kampar, Kades Disebut Terlibat

2

Diduga Bermain di Balik Layar, Dugaan Orkestrasi Politik Bupati Pelalawan

3

Kontraktor Kampar Akhirnya Terima Pembayaran, Ekonomi Bangkinang Bergairah: Ada yang Langsung Lunasi Utang, Ada yang Belanja Perabot Rumah Tangga

4

Purbaya Ungkap Modus Manipulasi Ekspor Sawit, 200 Pelaku Usaha Dipanggil

5

Angkatan IV Pengurus Kopdes Merah Putih di Kampar Ikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas

6

Pemprov Riau Akan Selidiki Kebijakan PT Trada Merumahkan 18 Karyawan, SF Hariyanto Minta Inspektorat Turun Periksa Tata Haira

7

KADIS KOPERASI KAMPAR DIDUGA TERLIBAT SUAP DI BAWAH MEJA PULUHAN JUTA

8

DLHK Riau Disebut Abai, Perusahaan Diduga Beroperasi Tanpa Amdal

9

Semua Berkas Diangkut, Termasuk Data Pokir DPRD Riau: KPK Fokus Proses Anggaran Proyek Era Abdul Wahid