MENU TUTUP

Jika Tak Segera Turunkan Harga BBM, Rezim Jokowi Akan Dianggap Menipu Rakyat

Senin, 26 September 2022 | 09:10:00 WIB
Jika Tak Segera Turunkan Harga BBM, Rezim Jokowi Akan Dianggap Menipu Rakyat

GENTAONLINE.COM - Rezim Joko Widodo akan dianggap menipu rakyat. Terutama jika tidak segera menurunkan harga BBM ketika harga minyak dunia saat ini anjlok di kisaran 78 dolar AS per barel.


"Pemerintah harus segera menurunkan harga minyak. Saat ini harga minyak dunia anjlok di kisaran 78 dolar AS per barel," ujar Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, Senin (26/9).

Karena, lanjut Muslim, pemerintah sudah menetapkan untuk mengikuti mekanisme pasar soal harga BBM. Untuk itu, tidak ada opsi selain pemerintah harus segera menurunkan harga BBM tanpa menunggu didemo berhari-hari dari berbagai penjuru negeri.


"Kalau Pemerintah tidak turunkan harga BBM di saat harga BBM dunia turun, maka pemerintah dianggap menipu rakyat dan pasar internasional. Karena sudah komitmen pada mekanisme pasar tapi tidak turunkan harga saat pasar dunia turun," tegas Muslim.

Jika pemerintah keukeuh tidak menurunkan harga BBM, maka akan dianggap oleh para pengamat dan pasar internasional sebagai rezim abal-abal yang sangat memalukan, kata Muslim.


"Rezim ini akan dianggap menipu rakyat karena tindakannya bertentangan dengan mekanisme pasar," pungkas Muslim.(rml)

 

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Dugaan Pengalihan 723 Hektare Lahan Warga di Kampar, Kades Disebut Terlibat

2

Diduga Bermain di Balik Layar, Dugaan Orkestrasi Politik Bupati Pelalawan

3

Kontraktor Kampar Akhirnya Terima Pembayaran, Ekonomi Bangkinang Bergairah: Ada yang Langsung Lunasi Utang, Ada yang Belanja Perabot Rumah Tangga

4

Purbaya Ungkap Modus Manipulasi Ekspor Sawit, 200 Pelaku Usaha Dipanggil

5

Angkatan IV Pengurus Kopdes Merah Putih di Kampar Ikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas

6

Pemprov Riau Akan Selidiki Kebijakan PT Trada Merumahkan 18 Karyawan, SF Hariyanto Minta Inspektorat Turun Periksa Tata Haira

7

KADIS KOPERASI KAMPAR DIDUGA TERLIBAT SUAP DI BAWAH MEJA PULUHAN JUTA

8

DLHK Riau Disebut Abai, Perusahaan Diduga Beroperasi Tanpa Amdal

9

Semua Berkas Diangkut, Termasuk Data Pokir DPRD Riau: KPK Fokus Proses Anggaran Proyek Era Abdul Wahid