BRIGJEN POL HENGKI HARYADI PIMPIN POLDA PAPUA BARAT DAYA
Foto:
Pekanbaru—Genta online com Penunjukan Brigjen Pol Hengki Haryadi sebagai Kapolda Papua Barat Daya merupakan amanah strategis sekaligus tanggung jawab konstitusional dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta melindungi dan melayani masyarakat.
Penugasan tersebut merupakan bagian dari rotasi perwira tinggi Polri yang tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1877/VIII/KEP./2026 tertanggal 30 Agustus 2026. Hengki yang sebelumnya menjabat Wakapolda Riau dipercaya menggantikan Brigjen Pol Yulius Audie Sonny Latuheru.
Lulusan Akpol 1996 itu memiliki rekam jejak panjang di bidang reserse dan penegakan hukum. Ia pernah menduduki sejumlah jabatan strategis, termasuk Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kapolres Metro Jakarta Barat, dan Wakapolda Riau.
Menanggapi penunjukan tersebut, Budi Rizkiyanto menyampaikan apresiasi sekaligus harapan besar terhadap kepemimpinan Hengki.
«“Selamat kepada Brigjen Pol Hengki Haryadi. Ini membanggakan, tetapi jabatan Kapolda bukan sekadar prestasi karier. Jabatan adalah amanah, kewenangan adalah tanggung jawab, dan hukum harus menjadi panglima.”»
Menurut Budi, ketegasan Hengki dalam penegakan hukum merupakan modal penting. Namun, kepemimpinan Polri saat ini juga harus mampu menghadirkan profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, serta pendekatan humanis.
Secara konstitusional, Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 menegaskan tugas Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
Prinsip tersebut dipertegas dalam UU Kepolisian, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
«“Polisi yang kuat bukan polisi yang ditakuti rakyat. Polisi yang kuat adalah polisi yang dihormati karena integritasnya dan dipercaya karena keadilannya. Tegas terhadap kejahatan, tetapi tetap humanis terhadap masyarakat,” tegas Budi.»
Budi berharap Hengki mampu membangun komunikasi dengan tokoh adat, tokoh agama, pemerintah daerah, insan pers, akademisi, pemuda, dan seluruh elemen masyarakat Papua Barat Daya.
Menurutnya, keberhasilan seorang Kapolda tidak cukup diukur dari banyaknya perkara yang ditindak, tetapi juga dari seberapa aman masyarakat hidup, seberapa adil hukum ditegakkan, dan seberapa besar kepercayaan publik terhadap Polri.
«“Selamat bertugas, Jenderal. Jadikan jabatan sebagai jalan pengabdian, kewenangan sebagai instrumen keadilan, dan kepemimpinan sebagai sarana membangun kepercayaan rakyat. Tinggalkan legacy: keamanan terjaga, hukum tegak, rakyat terlindungi, dan Polri semakin dipercaya.
Penulis : Lelek
