Antrean BBM Tak Kunjung Teratasi, Sekretaris PC PMII Pekanbaru Desak Pemprov Riau dan Pertamina Bertindak
Foto:
PEKANBARU — GENTA ONLINE COM — Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Pekanbaru dan sejumlah wilayah di Riau hingga kini masih menjadi sorotan. Sejumlah kendaraan bahkan dilaporkan harus mengantre hingga bermalam demi mendapatkan BBM.
Kondisi tersebut mendapat perhatian dari Sekretaris PC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Pekanbaru, Gusti Pardamean. Ia mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama Pertamina segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan antrean dan memastikan distribusi BBM berjalan dengan baik.
Menurut Gusti, antrean panjang BBM tidak boleh dianggap sebagai kondisi yang biasa. Pemerintah, kata dia, harus memastikan distribusi BBM, khususnya BBM bersubsidi, berjalan tepat sasaran serta ketersediaan pasokan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Pertama, pengawasan distribusi BBM bersubsidi harus diperketat agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran. Kedua, pemerintah harus memastikan ketersediaan pasokan BBM sesuai dengan kebutuhan masyarakat Riau,” ujar Gusti, Selasa (15/9/2026).
Ia menilai pengawasan terhadap distribusi BBM di SPBU perlu dilakukan secara berkala, mulai dari alokasi hingga penyaluran kepada masyarakat.
Jika memang terdapat persoalan kekurangan pasokan maupun alokasi, Gusti meminta Pemprov Riau segera berkoordinasi dengan Pertamina, mitra Pertamina, serta pemerintah pusat untuk mencari solusi.
“Pemprov Riau harus segera duduk bersama Pertamina dan pemerintah pusat untuk mencari solusi jika memang terdapat persoalan pada alokasi maupun pasokan BBM,” tegasnya.
Masyarakat Antre Berjam-jam, BBM Malah Habis
Gusti juga menyoroti kondisi masyarakat yang telah mengantre selama berjam-jam, tetapi justru tidak mendapatkan BBM ketika tiba giliran mengisi.
Menurutnya, persoalan tersebut bukan hanya berkaitan dengan panjangnya antrean, tetapi juga menyangkut kepastian pelayanan dan tata kelola distribusi BBM.
“Ada masyarakat yang rela berjam-jam mengantre, menahan panas dan lelah, demi mendapatkan BBM. Namun ketika tiba giliran mengisi, justru mendapat informasi bahwa BBM telah habis. Lalu siapa yang bertanggung jawab atas waktu, tenaga, dan kerugian masyarakat yang terbuang?” kata Gusti.
Ia menegaskan masyarakat tidak seharusnya menjadi korban dari persoalan distribusi yang belum tertata dengan baik.
“Antrean panjang bukan sekadar pemandangan. Ini adalah alarm bahwa ada persoalan yang harus segera dibenahi. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan energi yang mudah, cepat, dan adil,” tegasnya.
Soroti Riau sebagai Daerah Penghasil Minyak
Gusti juga mempertanyakan kondisi tersebut karena Riau selama ini dikenal sebagai salah satu daerah penghasil minyak dan gas bumi.
Menurutnya, menjadi ironi apabila masyarakat di daerah yang memiliki sumber daya minyak dan gas cukup besar justru harus menghadapi kesulitan mendapatkan BBM.
“Semua sama-sama tahu Riau dikenal sebagai daerah yang kaya akan sumber daya minyak. Namun ironis, masyarakatnya justru harus berjuang mendapatkan BBM dan mengantre berjam-jam hanya untuk mengisi bahan bakar,” ujarnya.
Ia meminta kondisi tersebut tidak dibiarkan menjadi sesuatu yang dianggap normal.
“Sampai kapan kondisi seperti ini dibiarkan? Daerah kaya minyak, tetapi rakyatnya kesulitan mendapatkan BBM. Pertamina dan pemerintah harus berbenah. Jangan biarkan antrean panjang menjadi pemandangan yang dianggap biasa,” lanjutnya.
Soroti Klaim Peningkatan Pasokan 27 Persen
PC PMII Kota Pekanbaru juga menyoroti keterangan Sales Area Manager Riau Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Wilson Eddi Wijaya, yang dikutip dari media massa Sinurberita.com, mengenai peningkatan pasokan BBM untuk mengantisipasi kenaikan kebutuhan masyarakat.
Dalam keterangan tersebut, Wilson menyebut pasokan BBM pada Agustus hingga September 2026 telah meningkat lebih dari 27 persen dibandingkan rata-rata pasokan pada April 2026.
Namun, Gusti menilai peningkatan pasokan tersebut tetap perlu dievaluasi berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
“Kalau pasokan sudah ditingkatkan, tetapi masyarakat masih harus mengantre panjang bahkan sampai bermalam, tentu ada persoalan yang harus dijelaskan dan dievaluasi. Jangan sampai masyarakat hanya menerima angka peningkatan pasokan, sementara kondisi di lapangan menunjukkan hal yang berbeda,” katanya.
Ia meminta Pertamina menyampaikan informasi secara transparan dan berkala mengenai penyebab gangguan distribusi, wilayah yang terdampak, serta target waktu normalisasi pasokan.
Menurut Gusti, keterbukaan informasi penting untuk mencegah kepanikan masyarakat yang dapat memicu pembelian berlebihan atau panic buying sehingga justru memperburuk kondisi distribusi.
PMII Minta Pertamina dan Pemprov Riau Segera Bertindak
PC PMII Kota Pekanbaru mendesak Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut dan Pemprov Riau segera melakukan langkah konkret, memperkuat pengawasan distribusi, serta memastikan pelayanan di SPBU berjalan sesuai ketentuan.
Gusti menegaskan pihaknya akan terus memantau persoalan antrean BBM di Pekanbaru dan sejumlah wilayah Riau.
“Jangan biarkan masyarakat terus mengantre dalam ketidakpastian. BBM merupakan kebutuhan dasar yang berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat dan perekonomian. Pemerintah dan Pertamina harus hadir memberikan kepastian, bukan sekadar memberikan penjelasan,” tegasnya.
Ia menambahkan, apabila dalam proses pemantauan ditemukan dugaan maladministrasi atau persoalan lain yang merugikan masyarakat, PC PMII Kota Pekanbaru akan mempertimbangkan langkah advokasi, termasuk aksi demonstrasi, serta meminta tindakan korektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Yang kami tuntut sederhana: masyarakat jangan dirugikan. Pemerintah dan Pertamina harus memastikan BBM tersedia, distribusinya tepat, dan pelayanan kepada masyarakat berjalan secara adil,” tutup Gusti.
Penulis : Lelek
